Kasus stunting atau gangguan tumbuh kembang pada balita di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, saat ini menjadi program prioritas bidang kesehatan pemerintah daerah setempat, mengingat prevalensinya tinggi, sempat menembus 26 persen.

Kasus stunting di Kabupaten Rejang Lebong pada 2021 lalu berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan mencapai 26 persen dari jumlah balita sebanyak 18.000 lebih.  Kemudian, pada tahun 2022,  angka prevalensi berhasil diturunkan sebesar 5,8 persen menjadi 20,2 persen.

Guna terus menurunkan kasus stunting, Pemkab Rejang Lebong melakukan penanganan secara masif dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mulai dari dinas kesehatan, DP3APPKB, dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas PMD, dinas PUPR, TP PKK dan pihak-pihak terkait lainnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Rejang Lebong, Rephi Meido Satria, mengatakan penurunan angka stunting di Kabupaten Rejang Lebong telah menjadi pekerjaan rumah besar agar prevalensinya di bawah 20 persen.

Berdasarkan data SSGI tahun 2022 prevalensi stunting Kabupaten Rejang Lebong masih sebesar 20,2 persen, angka ini sudah turun dari tahun 2021 yang mencapai 26 persen. Pada  tahun 2023 prevalensinya ditargetkan turun lagi sebesar 4 persen.

Untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Rejang Lebong tersebut setiap OPD yang terlibat dalam tim percepatan penurunan stunting (TPPS) diminta terus berkoordinasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri sehingga intervensi terhadap sasaran dapat berjalan efektif.

Penanganan kasus stunting di Kabupaten Rejang Lebong pada  2023 sudah ditetapkan  berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong  di 36 lokasi fokus. Para kepala desa dan kepala kelurahan yang menjadi lokus stunting diminta untuk mendata calon pengantin agar berkonsultasi dan melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat sebelum melakukan akad nikah.


Bapak asuh

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Rejang Lebong yang juga Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendra Wahyudiansyah, menyebutkan selain melibatkan berbagai OPD terkait penanganan kasus stunting ini juga menerapkan keterlibatan masyarakat mampu secara ekonomi untuk menjadi bapak asuh.

Pada program bapak asuh ini masyarakat yang memiliki ekonomi lebih dapat memberikan bantuan penjaminan kebutuhan gizi kepada ibu-ibu hamil atau bayi yang baru lahir hingga beberapa bulan kemudian, sehingga kebutuhan gizi anaknya bisa terpenuhi.

Program bapak asuh itu sendiri mulai dijalankan di Kabupaten Rejang Lebong dengan menyasar kecamatan atau desa/kelurahan yang menjadi lokus stunting.

"Kami akan melibatkan semua pimpinan  sektor untuk menjadi bapak asuh, termasuk pihak TNI/Polri, sehingga nantinya kasus stunting bisa turun dan telah kami targetkan menjadi 14 persen," kata Hendra Wahyudiansyah.

Selain menyiapkan program bapak asuh, untuk menunjang program tersebut Pemkab Rejang Lebong sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 miliar melalui dinas kesehatan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3APPKB) Rejang Lebong.

Hasil dari survei SSGI Kemenkes tahun 2022 menetapkan prevalensi stunting di Kabupaten Rejang Lebong di peringkat ketiga se-Provinsi Bengkulu bersama Kabupaten Lebong yang sama-sama memiliki prevalensi 20,2 persen.

Sedangkan untuk yang terendah prevalensinya ialah Kabupaten Kaur 12,4 persen, kemudian Kota Bengkulu 12,9 persen dan tertinggi berada di Kabupaten Kepahiang yang mencapai 24,9 persen. Sedangkan  Kabupaten Bengkulu Selatan 23,2 persen dan Kabupaten Bengkulu Utara 22,8 persen.


Isi piringku

Ketua DPC Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Kabupaten Rejang Lebong, Ahmad Sofian, pada peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) tahun 2022  pernah menyatakan, momentum peringatan HGN yang mereka laksanakan tersebut sebagai ajang menggalang kepedulian dan meningkatkan komitmen dari berbagai pihak.

Tujuannya, untuk bersama membangun gizi menuju bangsa sehat berprestasi melalui gizi seimbang dan produksi pangan berkelanjutan, sehingga dapat turut mendorong pencapaian  Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMN) bidang kesehatan.

Masalah stunting  bisa ditangani jika terpenuhinya kebutuhan gizi pada balita di antaranya dengan mengonsumsi protein hewani. Degan demikian, guna mencegah stuntuing bisa dilakukan dengan program pemenuhan protein hewani setiap makan dan "isi piringku kaya protein hewani".

Angka stunting di Indonesia masih tinggi yaitu 24,4 persen (SSGI 2021) dan menurun menjadi 21,6 persen pada tahun 2022. Kabupaten Rejang Lebong angka stuntingnya juga mengalami penurunan dari 26 persen menjadi 20,2 persen.

Perbaikan gizi masyarakat pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) mulai dari ibu hamil sampai balita usia dua tahun dengan konsumsi beragam makanan bergizi dan mengandung protein hewani setiap kali makan akan berdampak pada penurunan stunting.

Protein hewani penting dalam penurunan stunting berdasarkan studi yang dilakukan oleh Headey  (2018) menyatakan bahwa ada bukti kuat hubungan antara stunting dan indikator konsumsi pangan berasal dari hewan, seperti daging, ikan, telur dan susu atau produk turunannya berupa keju, yoghurt dan lainnya.

Penelitian juga menunjukkan konsumsi pangan berasal dari protein hewani lebih dari satu jenis lebih menguntungkan daripada konsumsi pangan berasal dari hewani tunggal.

Menurut dia, stunting itu adalah gangguan pertumbuhan yang ditandai dengan tinggi badan anak menurut umur tidak sebanding. Hal ini disebabkan tidak optimalnya pemberian makan saat 1.000 hari pertama kehidupan. Kemudian, adanya penyakit infeksi yang mengarah kepada nafsu makan turun dan asupan makan kurang sehingga dalam jangka waktu yang lama menyebabkan stunting.


Komitmen bersama

Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kabupaten Rejang Lebong, Hartini Syamsul Effendi, mengimbau masyarakat daerah itu yang memiliki balita untuk memeriksakan anak-anaknya di posyandu dan fasilitas kesehatan di tempatnya masing-masing.

TP PKK Rejang Lebong juga memberikan apresiasi atas penurunan prevalensi stunting yang dicapai oleh Pemkab Rejang Lebong pada survei SSGI tahun 2022, dan berharap angka stunting bisa turun di bawah 20 persen.

Penurunan angka stunting ini merupakan buah dari komitmen bersama oleh OPD terkait seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas PUPR, dinas PMD dan lainnya melalui program keluarga berencana (KB).

Selanjutnya oleh petugas dinas kesehatan dengan kegiatan posyandu yang dilakukan setiap desa/kelurahan, peningkatan gizi masyarakat melalui program pemberian makanan tambahan (PMT) maupun pemberian tablet tambah darah, dan ibu-ibu PKK.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Bengkulu, Derta Wahyulin Rohidin, saat berkunjung ke Kabupaten Rejang Lebong mengapresiasi penurunan angka stunting di daerah ini.  "Kita patut bangga dan mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja mencegah dan menurunkan stunting, termasuk diantaranya Tim Penggerak PKK Rejang Lebong," katanya.

Menurut dia, pada tahun 2023 program kerja TP PKK secara umum masih diprioritaskan pada pencegahan dan penurunan stunting, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kearifan lokal daerah masing masing. Kemudian, sebagai daerah yang subur masyarakat Rejang Lebong diajak untuk memanfaatkan perkarangan rumah sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.

Penanganan kasus stunting adalah permasalahan bersama yang harus ditangani bersama-sama. Kasus stunting adalah permasalahan kompleks yang tidak bisa hanya mengandalkan satu dinas atau instansi saja, tetapi juga harus didukung oleh kepedulian masyarakat secara luas sebagai upaya membantu pemerintah menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, sehat dan kuat.

Pewarta: Nur Muhamad

Editor : Musriadi


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023