Pemkab Rejang Lebong tingkatkan penanganan kasus stunting

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu berupaya meningkatkan penanganan kasus stunting atau gagal tumbuh pada balita di daerah itu yang saat ini angka prevalensinya 15,65 persen.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Rejang Lebong Sutan Alim saat dihubungi di Rejang Lebong, Minggu, mengatakan angka stunting di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 sebesar 15,65 persen, angka ini telah mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 20,2 persen.

"Pemkab Rejang Lebong tengah meningkatkan penanganan kasus stunting tersebar dalam beberapa lokus, sehingga nantinya Rejang Lebong bisa bebas stunting," kata dia.

Dia menjelaskan pada penanganan kasus stunting ini melibatkan berbagai OPD seperti DP3APPKB, tetapi juga OPD terkait lainnya seperti dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pemberdayaan masyarakat, dinas pekerjaan umum, dinas ketahanan pangan, PKK dan lainnya.

Kerja bareng antar-OPD dalam penanganan kasus stunting di Kabupaten Rejang Lebong ini, kata dia, diharapkan dapat mempercepat penuntasan gagal tumbuh pada balita di daerah itu nantinya.

Sementara itu atas keberhasilan dalam penurunan angka stunting tahun 2023 yang tercatat paling tinggi di Provinsi Bengkulu sehingga mendapat insentif penanganan stunting yang diberikan pemerintah pusat dengan jumlah mencapai Rp5,7 miliar.

"Untuk penggunaannya saat ini kita masih menunggu petunjuk dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Rejang Lebong yang tengah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk penggunaan insentif fiskal itu," tegasnya.

Menurut dia, penggunaan insentif fiskal itu sendiri nantinya akan dimanfaatkan untuk percepatan menurunkan angka stunting di Kabupaten Rejang Lebong untuk sasaran penanganan stunting seperti calon pengantin atau catin, balita, dan ibu hamil yang memang memiliki tingkat risiko stunting.

Penggunaan bantuan dari pemerintah pusat ini, tambah dia, bukan hanya untuk pihaknya tetapi juga OPD terkait lainnya seperti dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa serta dinas ketahanan pangan.