Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bengkulu mencatat, sejak Januari hingga saat ini terdapat 151.981 warga Bengkulu terdaftar dalam program bantuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 
Kepala Dinsos Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang mengatakan terdapat 554 data keluarga yang dikeluarkan dari DTKS dan 130 warga di Kota Bengkulu masuk dalam DTKS.
 
"Hingga saat ini sebanyak 151.981 warga Kota Bengkulu telah terdaftar dalam DTKS sebagai penerima bantuan," ujar dia di Kota Bengkulu, Rabu.
 
Saat ini pihaknya bersama dengan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Bengkulu terus melakukan pemutakhiran data terkait penerima bantuan sosial (bansos).
 
Hal tersebut dilakukan guna memastikan bansos dari Pemerintah Pusat tepat sasaran dan hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar tidak mampu.
 
Penghapusan keluarga dari DTKS dilakukan sebab anggota keluarga yang bersangkutan telah memiliki penghasilan di atas upah minimum kabupaten atau kota (UMK) atau telah berpenghasilan di atas Rp2,4 juta per bulan ataupun yang berstatus ASN.
 
Dengan adanya penghapusan keluarga DTKS tersebut, pihaknya telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sesuai dengan domisili Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdaftar sebagai penerima bansos untuk segera dilakukan perbaikan.
 
"Ternyata pencairan bansos yang tidak tepat sasaran sebesar Rp140 miliar per bulan dan Kemensos sejak awal tahun sudah mengirim surat perihal ASN dan pensiunan yang masuk DTKS harus wajib mengembalikan dana bansos yang pernah diterima," kata Sahat.
 
Koordinator PKH di Kota Bengkulu telah menemukan sejumlah ASN atau pegawai penerima upah di atas UMR yang menerima bansos dari pemerintah pusat.
 
Padahal bansos dari Pemerintah Pusat tersebut hanya diberikan kepada masyarakat tidak mampu, bukan anggota atau dari keluarga ASN, TNI atau Polri dan menerima upah di bawah UMR.*

Pewarta: Anggi Mayasari

Editor : Musriadi


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023