Pemkot Bengkulu hapus 5.728 warga dari DTKS

 

Meskipun demikian, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Bengkulu bersama tim saat ini terus melakukan pemutakhiran data terkait penerima bantuan sosial (bansos).

"Sampai saat ini, sudah ada 5.728 warga Kota Bengkulu yang dihapus atau dikeluarkan dari DTKS. Yang dihapus dari DTKS yaitu yang penghasilannya di atas UMK atau berpenghasilan di atas Rp2,4 juta per bulan dan yang berstatus ASN," kata Kepala Dinsos Kota Bengkulu Sahat Situmorang di Kota Bengkulu, Rabu.

Baca juga: KPK: 23 ribu ASN terdaftar sebagai penerima bansos

Ia menyebutkan, temuan tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sesuai dengan domisili  aparatur sipil negara (ASN) yang terdaftar sebagai penerima bansos untuk segera dilakukan perbaikan.

Dengan berkurangnya DTKS dapat mengurangi beban negara, selain itu, Kota Bengkulu juga bisa lagi diklaim sebagai kota penyumbang angka kemiskinan terbanyak di provinsi.

"Jadi ternyata pencairan bansos yang tidak tepat sasaran sebesar Rp140 miliar per bulan dan Kemensos sejak awal bulan tahun sudah mengirim surat perihal ASN dan pensiunan yang masuk DTKS harus wajib mengembalikan dana bansos yang pernah diterima," ujar dia.

Sementara itu, Koordinator PKH Kota Bengkulu Piriadi, menerangkan, memang ada ditemukan ASN yang masih menerima bansos, namun sebelum menjadi ASN.

"Memang ada juga ASN yang kita temukan masuk DTKS. Seperti salah satunya ASN di Kecamatan Singaran Pati. Dia baru lulus CPNS, sudah kita keluarkan dari DTKS," sebutnya.

Terang dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan ada sebanyak 23.800 orang ASN se-Indonesia yang terdaftar sebagai penerima bansos.

Dengan demikian, sebanyak 152 ribu warga atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih masuk DTKS dan saat ini pihaknya terus melakukan validasi dan pemutakhiran oleh tim yang ditugaskan langsung dari pusat (Kemensos).


Update Berita Antara Bengkulu Lainnya di Google News