Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan perhelatan akbar dengan 3 (tiga) agenda utama yakni Anugerah Legislasi Tahun 2023, Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Kongres Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan (IP3I).
Kegiatan yang mengusung tema “Regulasi Berkualitas dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas” ini diselenggarakan pada tanggal 21 s/d 23 November 2023 dan dibuka secara langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh peserta dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia.
Baca juga: Dirjen Imigrasi: Visa Diaspora berlaku hingga 10 tahun guna tingkatkan ekonomi
Adapun utusan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu terdiri dari Kepala Kantor Wilayah Santosa, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andrieansjah dan Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan Jisi Nasistiawan.
Anugerah Legislasi 2023 dilaksanakan dengan tujuan memberikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atas kinerja profesional dalam melaksanakan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah sehingga menghasilkan regulasi yang berkualitas.
Baca juga: Kemenkumham Bengkulu lakukan penguatan tugas dan fungsi di Lapas Kelas IIA
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Mantan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan mantan Pelaksana tugas Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Tim Penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mitra kerja strategis, pegawai teladan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan berkinerja terbaik pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Adapun Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan diselenggarakan untuk meningkatkan koordinasi antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia dalam rangka menyamakan persepsi kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Terakhir, Kongres IP3I (Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia) sebagai musyawarah tahunan diselenggarakan dengan agenda laporan pertanggung jawaban DPP IP3I, pembahasan kebijakan organisasi melalui Rapat Komisi dan Pleno, Penetapan Dewan Pengurus Wilayah, Pemilihan Pengurus IP3I Periode 2023-2025, Laporan Pertanggungjawaban Kongres ke-III, dan Pengukuhan Kepengurusan IP3I.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023
Kegiatan yang mengusung tema “Regulasi Berkualitas dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas” ini diselenggarakan pada tanggal 21 s/d 23 November 2023 dan dibuka secara langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh peserta dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia.
Baca juga: Dirjen Imigrasi: Visa Diaspora berlaku hingga 10 tahun guna tingkatkan ekonomi
Adapun utusan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu terdiri dari Kepala Kantor Wilayah Santosa, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andrieansjah dan Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan Jisi Nasistiawan.
Anugerah Legislasi 2023 dilaksanakan dengan tujuan memberikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atas kinerja profesional dalam melaksanakan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah sehingga menghasilkan regulasi yang berkualitas.
Baca juga: Kemenkumham Bengkulu lakukan penguatan tugas dan fungsi di Lapas Kelas IIA
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Mantan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan mantan Pelaksana tugas Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Tim Penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mitra kerja strategis, pegawai teladan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan berkinerja terbaik pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
Adapun Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan diselenggarakan untuk meningkatkan koordinasi antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia dalam rangka menyamakan persepsi kebijakan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Terakhir, Kongres IP3I (Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia) sebagai musyawarah tahunan diselenggarakan dengan agenda laporan pertanggung jawaban DPP IP3I, pembahasan kebijakan organisasi melalui Rapat Komisi dan Pleno, Penetapan Dewan Pengurus Wilayah, Pemilihan Pengurus IP3I Periode 2023-2025, Laporan Pertanggungjawaban Kongres ke-III, dan Pengukuhan Kepengurusan IP3I.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023