Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, berinisiatif melakukan verifikasi data kelompok tani sebagai bagian dari proses pengusulan calon penerima program peremajaan tanaman kelapa sawit yang tidak produktif.
Program ini ditujukan bagi tanaman yang menggunakan bibit tidak standar, yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Kami melakukan verifikasi data kelompok tani untuk memastikan kelengkapan persyaratan petani yang mengusulkan program ini," kata Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Iwan Cahaya di Mukomuko, Rabu.
Ia mengatakan proses ini melibatkan delapan kelompok tani yang memiliki lahan kelapa sawit tidak produktif seluas sekitar 1.644 hektare. Tujuan verifikasi ini adalah untuk menjamin semua persyaratan yang diperlukan terpenuhi sebelum kelompok tani dapat menerima manfaat dari program peremajaan.
Kelompok tani yang berpartisipasi diharuskan untuk mengajukan proposal kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Pertanian setempat.
"Persyaratan itu meliputi identitas kependudukan setiap anggota kelompok tani, kelengkapan surat kepemilikan lahan perkebunan, serta surat keterangan dari pemerintah kecamatan dan desa setempat," kata Cahaya.
Dinas Pertanian, kata dia, kemudian akan melakukan verifikasi dan pengecekan untuk memastikan semua dokumen lengkap.
Selanjutnya, pemerintah provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan akan melakukan verifikasi lanjutan atas data kelompok tani yang diusulkan. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa bantuan program peremajaan disalurkan kepada kelompok tani yang benar-benar memenuhi syarat.
Di antara kelompok tani yang mengusulkan program ini termasuk KRP Sungai Barau, Kelompok Tani Talang Kenidai, KRP Maju Bersama, dan beberapa lainnya yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Mukomuko.
Program peremajaan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kelapa sawit di daerah tersebut, sekaligus meningkatkan kualitas produksi kelapa sawit di Indonesia.
Program ini ditujukan bagi tanaman yang menggunakan bibit tidak standar, yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Kami melakukan verifikasi data kelompok tani untuk memastikan kelengkapan persyaratan petani yang mengusulkan program ini," kata Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Iwan Cahaya di Mukomuko, Rabu.
Ia mengatakan proses ini melibatkan delapan kelompok tani yang memiliki lahan kelapa sawit tidak produktif seluas sekitar 1.644 hektare. Tujuan verifikasi ini adalah untuk menjamin semua persyaratan yang diperlukan terpenuhi sebelum kelompok tani dapat menerima manfaat dari program peremajaan.
Kelompok tani yang berpartisipasi diharuskan untuk mengajukan proposal kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Pertanian setempat.
"Persyaratan itu meliputi identitas kependudukan setiap anggota kelompok tani, kelengkapan surat kepemilikan lahan perkebunan, serta surat keterangan dari pemerintah kecamatan dan desa setempat," kata Cahaya.
Dinas Pertanian, kata dia, kemudian akan melakukan verifikasi dan pengecekan untuk memastikan semua dokumen lengkap.
Selanjutnya, pemerintah provinsi dan Direktorat Jenderal Perkebunan akan melakukan verifikasi lanjutan atas data kelompok tani yang diusulkan. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa bantuan program peremajaan disalurkan kepada kelompok tani yang benar-benar memenuhi syarat.
Di antara kelompok tani yang mengusulkan program ini termasuk KRP Sungai Barau, Kelompok Tani Talang Kenidai, KRP Maju Bersama, dan beberapa lainnya yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Mukomuko.
Program peremajaan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kelapa sawit di daerah tersebut, sekaligus meningkatkan kualitas produksi kelapa sawit di Indonesia.
Editor : Anom Prihantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024