Kemenkeu: Belanja negara di Bengkulu meningkat

 

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu Bayu Andy Prasetya menerangkan, pelaksanaan Pemilu 2024 di Program Bengkulu memberikan dorongan positif terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah wilayah tersebut.

 

"Belanja negara yang dilakukan oleh satuan kerja seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berhasil mendorong pertumbuhan yang signifikan terhadap kinerja APBN," kata dia di Kota Bengkulu, Kamis.

 

Untuk pertumbuhan tertinggi pada belanja negara berasal dari sektor belanja barang yang tumbuh sebesar 164 persen, pertumbuhan tersebut didorong oleh belanja untuk akomodasi pemilu, seperti pembayaran gaji Panitia Pemungutan Suara (PPK), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Linmas, pengadaan logistik dan pelaksanaan teknis.

 

Lanjut Bayu, untuk kinerja pendapatan APBN, realisasinya sebesar Rp157 miliar lebih atau turun 18,2 persen dibanding periode yang sama pada 2023.

 

Dengan capaian tersebut, terangnya, menandakan bahwa efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan demokrasi di Provinsi Bengkulu.

 

Oleh karena itu, Bayu berharap agar hal tersebut terus berlanjut dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan daerah serta kemajuan demokrasi terutama pada penyerapan realisasi APBN di Provinsi Bengkulu.

 

Sementara itu, realisasi belanja negara selama 2023 di wilayah tersebut telah mencapai Rp15,72 triliun atau 98,34 persen dari pagu Rp15,99 triliun.

 

Untuk realisasi belanja negara di Bengkulu tersebut berasal dari dua kategori yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

 

Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp5,18 triliun atau 96,28 persen atau Rp5,38 triliun yang terdiri dari belanja pegawai Rp1,82 triliun atau 98,55 persen dari pagu Rp1,84 triliun.

 

Kemudian belanja barang sebanyak Rp2,45 triliun atau 94,90 persen dari pagu Rp2,59 triliun, belanja modal yaitu Rp887,33 miliar atau 95,55 persen dari pagu Rp928,68 miliar dan bantuan sosial Rp18,64 miliar atau 100 persen dari total pagu yang disediakan oleh pemerintah pusat.