Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Rosjonsyah mengingatkan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bengkulu untuk tetap bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
"Netralitas ASN harus dijalankan. Jika ada yang melanggar, saya tidak akan ragu memberikan sanksi tegas," kata Rosjonsyah di Bengkulu, Senin.
Setelah ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu pada 27 September 2024, Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Rapat membahas beberapa agenda penting Pemerintah Provinsi Bengkulu yang akan digelar dalam waktu dekat, termasuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
"Ada tiga poin penting (yang disampaikan) kepada para kepala OPD Pemprov Bengkulu, yakni terkait netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024, persiapan pelaksanaan HUT Provinsi Bengkulu ke-56 pada tahun 2024 yang puncaknya akan diperingati pada 18 November mendatang," katanya.
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang sesuai asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, damai, dan tertib menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Pemprov memberikan dukungan yang optimal pada penyelenggara pemilu agar pilkada berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi. Kemudian, pemprov juga terus memastikan jajarannya bersikap netral di pilkada.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri menegaskan sikap netral aparatur sipil negara atau netralitas ASN dalam pemilu jangan disalahartikan menjadi golput.
"Kami semua menggaransi pelayanan publik tetap berjalan dengan baik (termasuk dalam situasi pesta demokrasi), situasi kondusif, keamanan juga terus terjaga dan tentunya netralitas ASN. ASN tetap netral, netral itu bukan golput. Punya hak pilih,” kata dia.
Namun, Isnan mengingatkan hak pilih tersebut hanya diketahui ASN itu sendiri dan diberikan dalam bilik suara, bukan dengan menunjukkan ke publik kecenderungan memilih atau mendukung salah satu peserta pemilu.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
"Netralitas ASN harus dijalankan. Jika ada yang melanggar, saya tidak akan ragu memberikan sanksi tegas," kata Rosjonsyah di Bengkulu, Senin.
Setelah ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu pada 27 September 2024, Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Rapat membahas beberapa agenda penting Pemerintah Provinsi Bengkulu yang akan digelar dalam waktu dekat, termasuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
"Ada tiga poin penting (yang disampaikan) kepada para kepala OPD Pemprov Bengkulu, yakni terkait netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024, persiapan pelaksanaan HUT Provinsi Bengkulu ke-56 pada tahun 2024 yang puncaknya akan diperingati pada 18 November mendatang," katanya.
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang sesuai asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, damai, dan tertib menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Pemprov memberikan dukungan yang optimal pada penyelenggara pemilu agar pilkada berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi. Kemudian, pemprov juga terus memastikan jajarannya bersikap netral di pilkada.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri menegaskan sikap netral aparatur sipil negara atau netralitas ASN dalam pemilu jangan disalahartikan menjadi golput.
"Kami semua menggaransi pelayanan publik tetap berjalan dengan baik (termasuk dalam situasi pesta demokrasi), situasi kondusif, keamanan juga terus terjaga dan tentunya netralitas ASN. ASN tetap netral, netral itu bukan golput. Punya hak pilih,” kata dia.
Namun, Isnan mengingatkan hak pilih tersebut hanya diketahui ASN itu sendiri dan diberikan dalam bilik suara, bukan dengan menunjukkan ke publik kecenderungan memilih atau mendukung salah satu peserta pemilu.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024