Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Utara memperketat pengamanan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang dinilai rawan konflik dengan satwa liar, khususnya serangan harimau, menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi logistik pemilu serta pelaksanaan pemungutan suara berlangsung aman tanpa gangguan satwa liar, terutama di area yang rawan terjadi interaksi manusia dan harimau.
"Kami memastikan ada personel pengamanan di desa-desa yang rentan konflik dengan harimau. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara juga telah membentuk Satgas yang melakukan sosialisasi dan bersama BKSDA aktif melakukan upaya relokasi harimau ke habitat aslinya," kata Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara, Santoso, di Bengkulu Utara, Senin.
Ia mengatakan pihaknya telah menetapkan 33 TPS yang membutuhkan perhatian khusus terkait akses dan risiko keselamatan. TPS ini tersebar di beberapa kecamatan, termasuk Kecamatan Napal Putih dan Kecamatan Pinang Raya, yang diketahui sering terjadi konflik antara penduduk dan harimau.
Santoso mengatakan untuk TPS di kawasan konflik harimau, KPU bekerja sama dengan TNI dan kepolisian untuk menyediakan personel keamanan guna menjaga keamanan logistik pemilu serta melindungi masyarakat saat pemungutan suara.
Sementara itu, Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Bengkulu Lampung, Said Jauhari, menyatakan bahwa pihaknya bersama tim Pemda Bengkulu Utara melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mengelola harimau dapat kembali ke habitat dan tidak berkonflik dengan manusia.
BPBD Kabupaten Bengkulu Utara juga mendirikan posko di Desa Gembung Raya, Kecamatan Napal Putih, sebagai pusat koordinasi penanganan konflik satwa ini.
Dengan langkah-langkah antisipatif ini, KPU dan instansi terkait berharap dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan petugas pemilu di lokasi TPS yang rentan konflik, sehingga proses Pilkada dapat berjalan lancar dan aman.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi logistik pemilu serta pelaksanaan pemungutan suara berlangsung aman tanpa gangguan satwa liar, terutama di area yang rawan terjadi interaksi manusia dan harimau.
"Kami memastikan ada personel pengamanan di desa-desa yang rentan konflik dengan harimau. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara juga telah membentuk Satgas yang melakukan sosialisasi dan bersama BKSDA aktif melakukan upaya relokasi harimau ke habitat aslinya," kata Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Utara, Santoso, di Bengkulu Utara, Senin.
Ia mengatakan pihaknya telah menetapkan 33 TPS yang membutuhkan perhatian khusus terkait akses dan risiko keselamatan. TPS ini tersebar di beberapa kecamatan, termasuk Kecamatan Napal Putih dan Kecamatan Pinang Raya, yang diketahui sering terjadi konflik antara penduduk dan harimau.
Santoso mengatakan untuk TPS di kawasan konflik harimau, KPU bekerja sama dengan TNI dan kepolisian untuk menyediakan personel keamanan guna menjaga keamanan logistik pemilu serta melindungi masyarakat saat pemungutan suara.
Sementara itu, Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Bengkulu Lampung, Said Jauhari, menyatakan bahwa pihaknya bersama tim Pemda Bengkulu Utara melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mengelola harimau dapat kembali ke habitat dan tidak berkonflik dengan manusia.
BPBD Kabupaten Bengkulu Utara juga mendirikan posko di Desa Gembung Raya, Kecamatan Napal Putih, sebagai pusat koordinasi penanganan konflik satwa ini.
Dengan langkah-langkah antisipatif ini, KPU dan instansi terkait berharap dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan petugas pemilu di lokasi TPS yang rentan konflik, sehingga proses Pilkada dapat berjalan lancar dan aman.
Editor : Anom Prihantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024