Bengkulu (Antaranews Bengkulu) - Panitia Pengawas Pemilihan Kota Bengkulu meminta para simpatisan kandidat calon kepala daerah agar menghindari perang opini di media sosial.
"Kami sudah melihat ada tanda-tanda (mengarah perang opini), masih dalam kondisi yang wajar, hal ini berpotensi menimbulkan perpecahan dan mengganggu stabilitas daerah kalau terus dibiarkan," kata Anggota Panwaslih Kota Bengkulu Sugiharto di Bengkulu, Selasa.
Apalagi jika para simpatisan atau kelompok tertentu menggiring opini dari informasi palsu atau hoaks, hal seperti itu akan langsung berdampak dan membuat persaingan menjadi tidak sehat.
Seperti beberapa hari lalu, disebarkan informasi salah satu pasangan calon melanggar aturan kampanye bahkan kasusnya masuk ke ranah Panwaslih Kota Bengkulu, tidak hanya di facebook, anggota panwaslih juga mendapatkan kiriman pesan WhatsApp terkait dugaan tersebut.
Ternyata informasi itu tidak benar dan menurut anggota panwaslih yang akrab disapa Sigit ini, pihaknya langsung mencoba mengklarifikasi kepada orang yang menyebarkannya.
"Namun akun yang menyebarkan informasi itu sudah tidak aktif lagi ketika kami cari. Dari yang disebar ini, terlanjur membuat opini bermunculan dan diperdebatkan di media sosial," kata dia lagi.
Sebuah akun media sosial facebook menginformasikan bahwa salah satu pasangan calon Wali Kota Bengkulu diduga memobilisasi pejabat RT, dan dikatakan telah melanggar peraturan pemilu karena telah melibatkan perangkat pemerintah daerah.
Sementara, dalam Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 dan Permendagri nomor 5 tahun 2007, RT/RW bukanlah termasuk dalam perangkat pemerintahan, karena perangkat pemda hanya sampai kelurahan.
"RT termasuk dalam lembaga masyarakat, jadi kalau pun menjadi simpatisan tidak ada aturan yang melarang, hanya saja kita berharap tidak, demi etika sebagai tokoh masyarakat yang diharapkan pada posisi netral," ujarnya.
Perang opini di media sosial, lanjut Sigit, juga bisa merambah ke konflik SARA dan sosial, ini merupakan ranah sensitif yang bisa memecah belah masyarakat. Sebaiknya para pasangan calon kepala daerah terus berupaya memanajemen tim pemenangan dan simpatisan agar tetap bersikap bijak dan mematuhi deklarasi damai yang telah diucapkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018
"Kami sudah melihat ada tanda-tanda (mengarah perang opini), masih dalam kondisi yang wajar, hal ini berpotensi menimbulkan perpecahan dan mengganggu stabilitas daerah kalau terus dibiarkan," kata Anggota Panwaslih Kota Bengkulu Sugiharto di Bengkulu, Selasa.
Apalagi jika para simpatisan atau kelompok tertentu menggiring opini dari informasi palsu atau hoaks, hal seperti itu akan langsung berdampak dan membuat persaingan menjadi tidak sehat.
Seperti beberapa hari lalu, disebarkan informasi salah satu pasangan calon melanggar aturan kampanye bahkan kasusnya masuk ke ranah Panwaslih Kota Bengkulu, tidak hanya di facebook, anggota panwaslih juga mendapatkan kiriman pesan WhatsApp terkait dugaan tersebut.
Ternyata informasi itu tidak benar dan menurut anggota panwaslih yang akrab disapa Sigit ini, pihaknya langsung mencoba mengklarifikasi kepada orang yang menyebarkannya.
"Namun akun yang menyebarkan informasi itu sudah tidak aktif lagi ketika kami cari. Dari yang disebar ini, terlanjur membuat opini bermunculan dan diperdebatkan di media sosial," kata dia lagi.
Sebuah akun media sosial facebook menginformasikan bahwa salah satu pasangan calon Wali Kota Bengkulu diduga memobilisasi pejabat RT, dan dikatakan telah melanggar peraturan pemilu karena telah melibatkan perangkat pemerintah daerah.
Sementara, dalam Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 dan Permendagri nomor 5 tahun 2007, RT/RW bukanlah termasuk dalam perangkat pemerintahan, karena perangkat pemda hanya sampai kelurahan.
"RT termasuk dalam lembaga masyarakat, jadi kalau pun menjadi simpatisan tidak ada aturan yang melarang, hanya saja kita berharap tidak, demi etika sebagai tokoh masyarakat yang diharapkan pada posisi netral," ujarnya.
Perang opini di media sosial, lanjut Sigit, juga bisa merambah ke konflik SARA dan sosial, ini merupakan ranah sensitif yang bisa memecah belah masyarakat. Sebaiknya para pasangan calon kepala daerah terus berupaya memanajemen tim pemenangan dan simpatisan agar tetap bersikap bijak dan mematuhi deklarasi damai yang telah diucapkan.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2018