Pelaksanaan lelang jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, saat ini masih menunggu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Sekda Kabupaten Rejang Lebong, RA Denni kepada sejumlah wartawan di Rejang Lebong, Rabu, mengatakan lelang jabatan eselon II guna mengisi sejumlah jabatan yang kosong di daerah itu sudah lama diajukan ke pemerintah pusat namun sampai sekarang belum turun.
Baca juga: Korban pencabulan di Curup ternyata dua bersaudara
"Pelaksanaan seleksi JPT Pratama ini belum bisa dilakukan karena masih menunggu rekomendasi dari KASN," ujar dia.
Rekomendasi dari KASN tersebut kata dia, selain karena sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga berisikan tim yang ditunjuk untuk melakukan seleksi JPT yang akan dilaksanakan di wilayah itu.
Baca juga: Perbaikan jalan longsor di Rejang Lebong terkendala anggaran ganti rugi
"Jika rekomendasi dari KASN sudah turun dan bupati menyatakan siap, maka akan langsung kitakan lakukan seleksi," tambah dia.
Seleksi jabatan eselon II yang akan dilaksanakan daerah itu nantinya, selain akan mengisi jabatan yang selama ini kosong,juga untuk mengisi beberapa jabatan yang bakal kosong karena pejabatnya akan memasuki usia pensiun yaitu asisten II, staf ahli bupati.
Baca juga: MUI dorong pelaku UKM Rejang Lebong urus sertifikat halal
"Seleksi JPT Pratama ini termasuk ada dua jabatan yang pejabatnya akan pensiun, karena tidak mungkin nantinya kita akan melakukan seleksi lagi," urainya.
Sementara itu, beberapa jabatan eselon II di daerah itu yang saat ini masih kosong antara lain jabatan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kepala DP3A PPKB, Badan Kesbangpol, jabatan kepala BKP-SDM.
Selanjutnya jabatan kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), jabatan kepala Diskominfo dan jabatan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
Baca juga: CJH Rejang Lebong diminta jaga kesehatan
Baca juga: Rejang Lebong daftarkan varietas pertanian lokal
Baca juga: Bupati: Pembangunan Mapolsek Binduriang dilakukan bertahap
Baca juga: Polres Rejang Lebong tangkap ayah cabuli anak kandung
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019
Sekda Kabupaten Rejang Lebong, RA Denni kepada sejumlah wartawan di Rejang Lebong, Rabu, mengatakan lelang jabatan eselon II guna mengisi sejumlah jabatan yang kosong di daerah itu sudah lama diajukan ke pemerintah pusat namun sampai sekarang belum turun.
Baca juga: Korban pencabulan di Curup ternyata dua bersaudara
"Pelaksanaan seleksi JPT Pratama ini belum bisa dilakukan karena masih menunggu rekomendasi dari KASN," ujar dia.
Rekomendasi dari KASN tersebut kata dia, selain karena sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga berisikan tim yang ditunjuk untuk melakukan seleksi JPT yang akan dilaksanakan di wilayah itu.
Baca juga: Perbaikan jalan longsor di Rejang Lebong terkendala anggaran ganti rugi
"Jika rekomendasi dari KASN sudah turun dan bupati menyatakan siap, maka akan langsung kitakan lakukan seleksi," tambah dia.
Seleksi jabatan eselon II yang akan dilaksanakan daerah itu nantinya, selain akan mengisi jabatan yang selama ini kosong,juga untuk mengisi beberapa jabatan yang bakal kosong karena pejabatnya akan memasuki usia pensiun yaitu asisten II, staf ahli bupati.
Baca juga: MUI dorong pelaku UKM Rejang Lebong urus sertifikat halal
"Seleksi JPT Pratama ini termasuk ada dua jabatan yang pejabatnya akan pensiun, karena tidak mungkin nantinya kita akan melakukan seleksi lagi," urainya.
Sementara itu, beberapa jabatan eselon II di daerah itu yang saat ini masih kosong antara lain jabatan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kepala DP3A PPKB, Badan Kesbangpol, jabatan kepala BKP-SDM.
Selanjutnya jabatan kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), jabatan kepala Diskominfo dan jabatan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
Baca juga: CJH Rejang Lebong diminta jaga kesehatan
Baca juga: Rejang Lebong daftarkan varietas pertanian lokal
Baca juga: Bupati: Pembangunan Mapolsek Binduriang dilakukan bertahap
Baca juga: Polres Rejang Lebong tangkap ayah cabuli anak kandung
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2019