"Literasi dan pemahaman keuangan sangat penting untuk masyarakat agar terhindar dari resiko atau dampak dari kurangnya pemahaman tersebut," kata Kamaluddin saat dihubungi via telpon.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu itu menjelaskan pemahaman literasi keuangan diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dengan adanya investasi bodong yang saat ini masih banyak ditemukan di Provinsi Bengkulu.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap mengadakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang sebelumnya tertunda pada 2021 untuk mencatat potensi literasi dan inklusi keuangan di suatu daerah.
Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Tito Adji Siswantoro menjelaskan bahwa SNLIK dilakukan untuk memetakan keadaan terkini dari tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu.
"Kami kembali melakukan SNLIK yang sempat tidak terlaksana pada 2021 akibat pandemi COVID-19 sehingga SNLIK pada tahun ini merupakan survei keempat yang dilaksanakan setelah survei 2019 terhadap 12.773 responden, survei 2016 terhadap 9.680 responden dan survei 2013 terhadap 8.000 responden," ujarnya.
Menurut rencana, survei dilakukan dengan jumlah responden yang lebih banyak dan sebaran wilayah yang lebih luas yaitu 15.634 responden berusia 15 tahun keatas di 34 Provinsi yang tersebar di 76 Kabupaten/Kota.
Berdasarkan SNLIK pada 2019, indeks literasi keuangan di Bengkulu mencapai 34,12 persen dengan indeks inklusi keuangan mencapai 85,56 persen.
Dari hasil tersebut menunjukkan masyarakat Bengkulu secara umum telah memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan.
Menurut Tito, tingkat literasi dan inklusi keuangan yang baik akan mendorong kesadaran masyarakat dalam mengelola keuangannya secara bijak, sehingga tujuan-tujuan keuangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan masyarakat dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan.
"Oleh sebab itu, OJK butuh dukungan dari banyak pihak di daerah untuk saling bersinergi dan kolaborasi dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah. Ini dilakukan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat," ujarnya.
"Oleh sebab itu, OJK butuh dukungan dari banyak pihak di daerah untuk saling bersinergi dan kolaborasi dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah. Ini dilakukan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat," ujarnya.
Ia memastikan peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena akses keuangan masyarakat, penggunaan produk, dan layanan keuangan semakin terbuka sesuai dengan kebutuhan.
