Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Keamanan Publik (MPS) Vietnam sepakat untuk mempererat kerja sama di bidang keamanan kedua negara, mulai dari perlindungan bagi setiap warga negara dari tindak kejahatan, hingga memburu para buronan tindak pidana.
Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Pol. Krishna Murti dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan kesepakatan itu dibahas dalam pertemuan Wakapolri Komjen Pol. Agus Andrianto dengan Menteri Keamanan Publik Vietnam Jenderal To Lam pada Senin (20/5) di Markas Besar Kementerian Keamanan Publik Vietnam di Hanoi.
“Kesepakatan ini merupakan poin terpenting dalam pertemuan kedua petinggi pengemban fungsi kepolisian kedua negara, yakni Polri dan Kementerian Keamanan Publik (MPS) Vitenam,” kata Krishna.
Jenderal polisi bintang dua itu menjelaskan, pertemuan dialog antara kedua negara bertajuk "The 3rd Deputy-Ministerial Security Dialogue" ini, merupakan kelanjutan dari pertemuan dialog sebelumnya The 2nd Deputy-Ministerial Security Dialogue yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada tanggal 18 Desember 2017.
Selain itu, pertemuan dialog ini juga sebagai bentuk implementasi atas MoU yang sudah ditandatangani secara langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dengan Wakil Menteri Keamanan Publik Vietnam Letnan Jenderal Nguyen Duy Ngoc di Labuan Bajo pada saat agenda ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes (AMMTC) Ke-17 tahun 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dia mengatakan bentuk bentuk implementasi yang diharapkan dari pertemuan dialog ini antara lain, penegakan hukum yang bersifat timbal balik; terkait Peacekeeping (petugas penjaga perdamaian).
“Polri siap membantu Kepolisian Vietnam dalam mewujudkan kapasitas personel kepolisian Vietnam dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB,” katanya.
Implementasi berikutnya, dalam hal pengejaran dan pencarian buronan. Polri, kata dia, mengharapkan kerja sama untuk kemudahan akses antara kedua belah pihak; selanjutnya, terkait perlindungan warga negara.
“Polri berkomitmen memberikan perlindungan hukum kepada warga negara Vietnam yang berada di Indonesia, begitu pula sebaliknya Polri mengharapkan Kementerian Keamanan Publik Vietnam juga memberikan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia,” ujarnya.
Dalam pertemuan dialog Wakapolri yang didampingi oleh Kabareskrim Komjen Pol. Wahyu Widada itu, kata Krishna, juga membahas tentang beberapa isu kerja sama antara lain, memerangi kejahatan terkait narkoba; memberantas perdagangan orang; pemberantasan terorisme; pemberantasan kejahatan teknologi tinggi; melatih petugas Vietnam yang berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian PBB.
Dalam kesempatan itu, lanjut Krishna, Wakapolri juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keamanan Publik Vietnam atas terselenggaranya pertemuan penting tersebut.
Selain itu, Menteri Keamanan Publik Vietnam Jenderal To Lam dalam waktu dekat akan diangkat menjadi Presiden Republik Sosialis Vietnam.
“Hal ini memberikan harapan dan semangat yang besar bagi Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam untuk semakin memperkuat dan mempererat kerja sama di bidang keamanan kedua negara,” katanya.
