Rejanglebong (Antara) - Komando Distrik Militer (Kodim) 0409 Rejanglebong, Provinsi Bengkulu, pada tahun ini merencanakan membangun 2.065 unit jamban sehat.
Kepala Staf Kodim 0409 Rejanglebong Mayor Inf Saldifa, Kamis, menjelaskan yang akan dilakukan anggota TNI tersebut dalam rangka membantu penyediaan jamban sehat bagi keluarga tidak mampu dalam 15 kecamatan di daerah itu.
"Saat ini kami masih menunggu anggaran yang disiapkan Pemkab Rejanglebong, karena untuk proposalnya sudah dimasukan pada tahun 2015 lalu. Program jamban sehat rencananya akan menggunakan dana hibah dan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat dan anggota Kodim 0409 Rejanglebong," katanya.
Program jamban sehat itu sendiri mereka lakukan sebagai upaya membantu pemerintah daerah dalam mengatasi penyediaan tempat buang hajat yang layak. Selama ini sejumlah lokasi yang tersebar dalam 15 kecamatan di wilayah itu masih banyak yang belum memiliki jamban sehat terutama kalangan masyarakat tidak mampun, dan membuang hajatnya di sungai, saluran irigasi ataupun kebun.
Untuk rumah warga tidak mampu yang belum memiliki jamban sehat ini tambah dia, akan dibangunkan sesuai standar jamban sehat, dimana para penerima bantuan ini sudah didata anggota TNI yang tersebar dalam 156 desa/kelurahan dalam 15 kecamatan.
Diharapkan dengan adanya program pembuatan jamban sehat ini yang dilaksanakan anggota TNI bersama masyarakat masing-masing wilayah tersebut nantinya bisa membantu mereka yang membutuhkan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
Sebelumnya Kabid Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P3PL) Dinas Kesehatan Rejanglebong, Nunung Trimulyati menyebutkan hingga saat ini masih ada beberapa desa/kelurahan yang warganya belum memiliki jamban sehat.
"Masih ada warga yang belum memiliki jamban sehat terutama warga yang bermukim dibantaran sungai, dekat saluran irigasi ataupun drainnase. Mereka masih buang hajat ditempat-tempat itu," kata Nunung.
Tingkat ketersediaan jamban sehat di Kabupaten Rejanglebong sendiri kata dia sudah mencapai 75 persen, dan jumlah ini sudah memadai sesuai dengan standar millennium development goals (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium.***4***
