Ketua DPR RI tanggapi desakan mundurnya Menkominfo terkait serangan siber

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi desakan publik agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur usai terjadi gangguan/serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur.

"Menteri itu merupakan orang yang membantu presiden. Jadi, ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal, ya mungkin bisa dievaluasi oleh presiden," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Tips cegah serangan "ransomware" pada Pusat Data Nasional

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan jawaban atas desakan sejumlah pihak yang meminta Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan sebagai Menkominfo.

"Semuanya sudah dievaluasi," kata Presiden Jokowi usai meresmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7), merespons desakan tersebut.

Desakan agar Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan Menkominfo RI, salah satunya disuarakan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dengan menggalang petisi via laman change.org yang dibuka sejak 26 Juni 2024.

Hingga Kamis pukul 15.45 WIB, petisi bertajuk "PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!" telah ditandatangani sebanyak 23.621 warganet.

Baca juga: BSSN sebut pada 2023 sudah prediksi akan ada serangan siber di 2024

PDNS 2 di Surabaya mengalami serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brain Chiper, varian terbaru dari Lockbit 3.0. Puncaknya, PDNS mulai tidak bisa diakses sejak Kamis (20/6) yang berakibat layanan publik tidak bisa diakses, termasuk layanan imigrasi.

SAFEnet menyebut, terdapat sedikitnya 282 instansi pemerintah pengguna PDNS yang terdampak serangan siber tersebut.

Pemerintah menargetkan pemulihan atas serangan siber PDNS 2 di Surabaya rampung pada bulan ini.