Palembang (ANTARA) - Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto memimpin apel dan simulasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Sumatera Selatan di Palembang, Sabtu.
Airlangga saat memimpin apel itu mengatakan karhutla dapat menyebabkan kabut asap yang merugikan berbagai sektor, seperti kesehatan, perhubungan, dan sosial ekonomi karena gangguan pada jalur transportasi. Maka, karhulta itu perlu ditangani dengan aksi nyata agar dampaknya dapat diminimalisir atau dihilangkan.
Kemudian, dampak kerugian ekonomi yang timbul akibat karhutla di Sumsel pada Tahun 2022 mencapai Rp42,7 miliar, dengan kerugian terbesar terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, senilai Rp114 miliar. Hal itu menunjukkan urgensi untuk langkah-langkah pencegahan perlu dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
Maka dari itu, ia menyampaikan sepuluh arahan penanganan karhulta di Sumsel, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Rakornas pengendalian karhutla.
“Pertama soal upaya pencegahan karhutla perlu diprioritaskan pencegahan jangan sampai terlambat," katanya.
Kemudian, soal manajemen lapangan yang harus terkonsolidasi dan terorganisasi. Apabila suatu desa terjadi karhutla atau ada api kecil, harus diinformasikan agar segera bisa tertangani di depan.
"Semua unsur harus bergerak untuk melakukan deteksi dini, sekaligus melakukan pemantauan di area-area yang rawan titik panas (hotspot)," katanya.
Jajaran Satgas Karhutla di tingkatan bawah selalu memperbarui informasi terkait kondisi di lapangan dengan memanfaatkan teknologi terkini. Lalu, memanfaatkan teknologi untuk monitoring pengawasan dengan sistem dasbor, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan Penerapan Business Continuity Management System (BCMS) untuk pemulihan cepat bila terjadinya gangguan pelayanan publik.
"Unsur pemerintahan serta TNI dan Polri di bawah yaitu Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa turut dilibatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan ini dengan pemberian edukasi," katanya.
Ia juga meminta agar bencana karhulta tidak berulang setiap tahunnya. Maka dari itu, semua pihak harus mencari solusi permanen untuk mencegah dan menangani karhutla di tahun-tahun mendatang.
"Penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan, seperti pengelolaan tata air gambut, canal blocking," ucapnya.
Airlangga mengatakan langkah tegas berupa penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi. Jangan sampai kegiatan pembakaran karhutla terus berulang setiap tahun tanpa ada efek jera.
"Penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik itu di konsesi milik korporasi, milik perusahaan, maupun di masyarakat, sehingga timbul efek jera," kata dia.*
