AS setujui penjualan peralatan militer senilai Rp2,5 triliun ke Israel

Washington (ANTARA) - Pemerintahan Biden menyetujui penjualan trailer tank berat dan peralatan terkait senilai 164,6 juta dolar AS (sekitar Rp2,5 triliun) kepada Israel, Kamis (12/9), di tengah perang yang berlangsung di Jalur Gaza dan eskalasi di Tepi Barat.

Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan mengatakan telah memberi tahu Kongres AS tentang potensi penjualan dan pengiriman diperkirakan akan dimulai pada 2027.

"Amerika Serikat berkomitmen terhadap keamanan Israel, dan sangat penting bagi kepentingan nasional AS untuk membantu Israel mengembangkan dan mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang kuat dan siap. Penjualan yang diusulkan sejalan dengan tujuan tersebut," katanya dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: WHO evakuasi 97 pasien dari Jalur Gaza ke Abu Dhabi

Departemen Luar Negeri AS bulan lalu juga telah menyetujui penjualan jet tempur dan peralatan militer lainnya senilai 20 miliar dolar AS (sekitar Rp308,3 triliun) kepada Israel.

AS menghadapi sejumlah kritik karena memberi bantuan militer kepada Israel, mengingat lebih dari 41 ribu warga Palestina telah tewas di Gaza sejak 7 Oktober 2023 akibat pemboman Israel, yang digambarkan Biden sebagai "tanpa pandang bulu."

Sebanyak 1.139 orang tewas dalam serangan lintas batas pada Oktober 2023, yang dipimpin oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas, yang memicu perang saat ini.

Baca juga: Enam petugas UNRWA tewas akibat serangan Israel di sekolah Gaza

Beberapa kelompok hak asasi manusia dan mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS telah mendesak pemerintahan Biden untuk menangguhkan transfer senjata ke Israel, dengan alasan pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia. Israel menolak tuduhan tersebut.

AS sejauh ini merupakan pemasok senjata terbesar ke Israel, dengan lebih dari 70 persen impor senjata Tel Aviv berasal dari AS, menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm.

Senjata buatan AS telah didokumentasikan dalam beberapa serangan di Gaza yang mengakibatkan korban sipil, meski otoritas AS menolak untuk mengonfirmasi rinciannya.

Sumber: Anadolu