Jakarta (Antara) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai sistem ganjil-genap kendaraan di jalan tol untuk mengendalikan kepadatan arus mudik pada Idul Fitri 1438 Hijriah atau Lebaran 2017 tidak layak diterapkan.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di Jakarta, Selasa, mengatakan aturan tersebut hanya akan memindahkan kemacetan baru di jalan non tol.
"Bahkan bisa lebih parah kemacetannya," katanya.
Tulus menilai yang lebih darurat diatur adalah pemudik dengan sepeda motor, bukan kendaraan roda empat. Pasalnya pemudik sepeda motor lebih berisiko mengalami kecelakaan lalu lintas dalam berkendara.
Ia mengungkapkan kebanyakan pemudik hanya mengejar momentum waktu solat Ied di kampung halaman saat melakukan mudik Lebaran.
"Kalau dibatasi dengan ganjil-genap bisa menimbulkan persoalan sosial baru," katanya.
Tulus menyarankan pemerintah menyediakan akses angkutan umum massal agar pemudik menggunakan angkutan umum bukannya kendaraan pribadi.
"Juga memperbaiki angkutan umum di daerah," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan wacana sistem ganjil genap kendaraan roda empat di jalan tol untuk mengendalikan kepadatan arus mudik pada momentum Lebaran 2017 akan diputuskan Mei mendatang.
Luhut mengatakan pemerintah saat ini telah mengkaji penerapan sistem tersebut.
"Lagi dipikirkan. Nanti Mei, pertengahan atau mulai (bulan) puasa (sudah bisa diputuskan)," katanya.
Menurut mantan Menko Polhukam itu, sistem ganjil genap pada arus mudik akan mendisiplinkan pemudik dalam merencanakan perjalanan mudiknya.
Selain itu, sistem tersebut juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan seperti kejadian di pintu tol Brebes Exit seperti tahun 2016.
"Ada seperti Brexit kemarin, makanya ini kita kaji betul-betul. Meski belum diputuskan, pada umumnya dalam rapat tadi menyarankan perlu kita gunakan (sistem) itu," ujarnya. ***1***
