Seoul (Antara/Reuters) - Sebuah badan negara Korea Utara pada Kamis mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk "menenggelamkan" Jepang dan menghancurkan Amerika Serikat menjadi "abu" karena mendukung resolusi dan sanksi Dewan Keamanan PBB.
Komite Perdamaian Asia-Pasifik Korea Utara, yang menangani urusan hubungan eksternal Pyongyang dan propaganda, juga mendesak pembubaran Dewan Keamanan yang disebut mereka sebagai "senjata para penjahat" yang terdiri dari negara-negara yang telah disuap oleh Amerika Serikat.
"Negara dengan empat pulau itu harus tenggelam oleh bom nuklir dari Juche. Jepang tidak lagi dibutuhkan untuk ada di dekat kami," kata komite sebagaimana dikutip dari kantor berita KCNA.
Juche adalah ideologi resmi Korea Utara yang menggabungkan Marxime dengan nasionalisme ekstrim. Ajaran ini dibentuk oleh pendiri negara Kim Sung Il, yang juga merupakan kakek dari pemimpin Pyongyang saat ini, Kim Jong Un.
Ketegangan kawasan terus meningkat sejak Korea Utara menggelar uji coba nuklir keenam dan paling kuat pada 3 September lalu.
Dewan Kemanan lalu merespin dengan menjatuhkan sejumlah sanksi baru pada Senin, di antaranya dengan melarang negara-negara anggota PBB mengimpor produk tekstil Korea Utara yang merupakan penyumbang ekspor terbesar kedua setelah batu bara.
Korea Utara bereaksi dengan mengancam akan menghancurkan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.
"Hancurkan daratan Amerika Serikat menjadi abu dan kegelapan," kata komite yang sama.
Korea Utara juga mengancam Jepang karena hanya menuruti perkataan Amerika Serikat, dan mengatakan bahwa mereka tidak akan memaafkan kejahatan Jepang yang dilakukan pada masa perang dunia.
Di sisi lain, komite itu enyebut Korea Selatan sebagai "pengkhianat dan anjing" peliharaan Amerika Serikat.
Pernyataan itu kemudian mendapat tanggapan keras dari Jepang.
"Ini adalah pernyataan yang sangat provokatf dan mengerikan. Ini berpotensi memperbesar ketegangan regional dan sangat tidak bisa diterima," kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, dalam konferensi pers rutin pada Kamis.
Korea Utara saat ini mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB dan sanksi-sanksinya. Mereka mengaku akan meneruskan program pengembangan senjata nuklir dan rudal meski mendapat tekanan internasional.
Selain larangan ekspor tekstil, sanksi baru dari Dewan Keamanan juga melarang perusahaan asing untuk bekerja sama dengan badan hukum asal Korea Utara.
Pyongyang selama ini khawatir akan tindakan agresif Amerika Serikat, yang mempunyai 28.500 tentara di Korea Selatan. Mereka menduga Washington akan menginvasi dan menghancurkan Korea Utara.
