Terkait rekonsiliasi, ini kata Gerindra

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan Gerindra belum memutuskan akan melakukan rekonsiliasi dengan kubu Jokowi atau tidak.

“Gerindra sampai saat ini belum mengadakan rapat pimpinan untuk menentukan apakah kita akan melakukan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo, itu belum dipastikan karena Prabowo juga baru kembali dari luar negeri,” ujar Waketum Gerindra Arief Poyuono, dalam acara Rekonsiliasi Indonesia Kerja Menuju Adil Makmur, di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Pemulangan Habib Rizieq syarat rekonsiliasi, PAN: Pak Jokowi harus menolaknya

Selain alasan kepulangan Ketua Umum Gerindra itu, Arief menilai Gerindra masih menimbang lebih lanjut tujuan dari rekonsiliasi tersebut.

“Kalau kami melihat rekonsiliasi itu penting karena ada pembelahan dalam masyarakat, itu akan kita lakukan, tapi kalau memang rekonsiliasi dianggap tidak penting tidak akan kita lakukan,” ujarnya pula.

Hal utama yang saat ini secara pribadi sedang Arief dorong adalah pertemuan kedua pimpinan nasional itu.

Baca juga: Pendukung Prabowo yang ditangkap selesaikan di pengadilan, bukan dengan rekonsiliasi

“Yang saya dorong bagaimana mempertemukan kedua pimpinan nasional ini. Setelah itu, ini bisa menjadi simbol dalam masyrakat bahwa telah terjadi silaturahmi bahwa kedua pimpinanan ini tidak ada masalah, mengenai nanti berkelanjutan dengan agenda politik itu nanti akan dilanjutkan secara teknis,” ujarnya pula.

Namun, jika nantinya Gerindra memutuskan akan melakukan rekonsiliasi, lanjut Arief, Gerindra tidak akan memberikan syarat dalam upaya rekonsiliasi.

“Gerindra tidak mensyaratkan adanya syarat-syarat dalam rekonsiliasi karena Gerindra seperti yang Pak Prabowo dan juga saya dalam berpolitik mendedikasikan diri kami kepada kepentingan masyarakat yg lebih luas,” ujarnya lagi.

Baca juga: Rekonsiliasi Prabowo-Jokowi sebaiknya tidak ada embel-embel Habib Rizieq
Baca juga: Pemulangan Habib Rizieq syarat rekonsiliasi agar tidak ada pihak yang terzolimi
Baca juga: PKB tegaskan tolak pemulangan HRS jadi syarat rekonsiliasi