Busyro Muqoddas: Jangan sampai penentuan kementerian berdasarkan selera

Solo (ANTARA) - Tokoh Muhammadiyah yang juga mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas berharap susunan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 berdasarkan konsep meritokrasi.

"Penempatan sejumlah orang pada kementerian tertentu itu sesuai atau tidak dengan konsep meritokrasi the right man on the right job," katanya usai menghadiri Sidang Senat Terbuka Hari Jadi ke-61 Universitas Muhammadiyah Solo (UMS) di Solo, Kamis.

Baca juga: Kabinet Indonesia Maju terbentuk, Projo bubar dengan kekecewaan terkait Menhan
Baca juga: Pesan Susi kepada Edhy Prabowo: Tetap jaga Perpres 44/2016

Ia mengatakan, jangan sampai dalam penentuan kementerian berdasarkan dari selera.

"Seperti disatukannya Kemendikbud dan Kemenristekdikti, apakah itu melalui evaluasi oleh kalangan yang kompeten atau tidak, atau hanya ditentukan berdasarkan selera," katanya.

Ia berharap kondisi tersebut segera direspon oleh Istana mengingat dua kementerian ini sangat menentukan perkembangan sumber daya manusia (SDM) ke depan.

"Kalau sampai salah menafsirkan prinsip the right man on the right job itu menjadi hal yang sangat kompleks akibatnya, sehingga mestinya setiap keputusan itu didasarkan pada evaluasi," katanya.

Baca juga: Menag Fachrul Razi: Saya bukan menteri agama Islam
Baca juga: Jokowi tunjuk Fachrul Razi sebagai Menteri Agama, kiai NU nyatakan kekecewaan

Ia mengatakan, penentuan menteri dalam kabinet juga harus didukung dengan rekam jejak yang jelas bahwa orang tersebut memiliki perhatian lebih terhadap bidang yang diduduki.

Selain itu, dikatakannya, isu yang diangkat oleh setiap kementerian untuk segera diselesaikan harus tepat sasaran.

"Seperti misalnya Kementerian Agama, isunya mengapa radikalisme. Pertanyaannya, apakah radikalisme ini istilah yang sudah tepat. Bukankah itu sulit dipertanggungjawabkan secara akademis," katanya.

Ia mengatakan, selama ini penyebab radikalisme terkesan hanya ditujukan kepada agama tertentu, dalam hal ini agama Islam.

Terkait hal itu, ia berharap pemerintah juga memperhatikan penyebab lain radikalisme, di antaranya pada kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial.

Baca juga: Dua kali tolak masuk kabinet, Risma sosok pemimpin langka
Baca juga: Diganti Edhy Prabowo, Susi Pudjiastuti banjir pujian dari masyarakat