Minggu, 25 Juni 2017

Bengkulu Gunakan "Sibakat" Tanggulangi Kemiskinan

id Sibakat, warga miskin
Bengkulu Gunakan
Wagub Rohidin Mersyah. (Foto Antarabengkulu.com/Nur Muhammad)
Bengkulu (Antara) - Pemerintah Provinsi Bengkulu menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik setempat untuk pemanfaatan sistem informasi basis data kemiskinan terbadu (Sibakat) untuk menanggulangi kemiskinan yang angkanya mencapai 17 persen dari jumlah penduduk di daerah itu.

"Penggunaan data terpadu diharapkan menjadi kunci untuk pengentasan kemiskinan," kata Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Bengkulu, Jumat.

Ia mengatakan angka kemiskinan yang masih tinggi memerlukan penanganan yang terintegrasi dan ditunjang data yang akurat.

Dengan data yang akurat diharapkan sasaran pengentasan kemiskinan dapat dibidik sesuai dengan target yang dituju.

Sibakat merupakan aplikasi yang memuat data-data kemiskinan, baik makro maupun mikro. Data-data makro dari BPS RI dipadukan dengan data-data staistik kemiskinan mikro yang dikelola oleh Bappeda dan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.

Rohidin mengatakan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Bengkulu sebab sejalan dengan agenda "Sustainable Development Goals" (SDGs).

"Upaya mengentaskan kemiskinan ini harus didukung data yang kuat dan akurat. Ini yang kita harapkan dari kerjasama pemanfaatan data ini," kata dia.

Khusus kepada BPS Provinsi Bengkulu, Rohidin menyampaikan apresiasi dan siap meneruskan data-data tersebut ke jajaran organisasi perangkat daerah.

Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Dyah Anugrah Kuswardani mengatakan Sibakat merupakan perwujudan dari tekad BPS Provinsi Bengkulu untuk berpartisipasi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

"Penandatanganan nota kesepahaman ini sekaligus sosialisasi mengenai Sibakat yang menjadi acuan mengenai indicator-indikator kemiskinan, meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara stakeholder terkait dengan penyediaan data kemiskinan," katanya.

Penandatanganan nota kesepahaman penggunaan Sibakat juga diikuti sejumlah kepala organisasi perangkat daerah antara lain Bappeda, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.***4***

Editor: Musriadi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga