Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi belanja pemerintah pusat per 31 Maret 2024 telah mencapai Rp427,6 triliun atau setara 17,3 persen dari pagu anggaran Rp2.467,5 triliun.
“Sampai dengan kuartal I, yaitu 31 Maret, kita telah membelanjakan untuk pemerintah pusat sebesar Rp427,6 triliun,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.
Realisasi tersebut tumbuh signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 23,1 persen (year-on-year/yoy) dari Rp347,3 triliun pada 2023.
Menkeu menjelaskan peningkatan tersebut dipengaruhi oleh belanja musiman seperti pemilu. Penyelenggaraan pemilu bukan agenda yang dilaksanakan tiap tahun, dan pada Pemilu 2024 ini, dilaksanakan pada rentang waktu Januari hingga Maret.
Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp222,2 triliun (20,4 persen dari pagu) serta belanja non-K/L Rp205,4 triliun (14,9 persen dari pagu).
Sejumlah belanja K/L di antaranya untuk belanja pegawai sebesar Rp70,7 triliun, belanja barang Rp80,6 triliun, belanja modal Rp27,6 triliun, serta belanja bansos Rp43,3 triliun.
Sedangkan belanja non-K/L salah satunya digunakan untuk manfaat pensiun Rp56,6 triliun, terdiri dari manfaat pensiun reguler yang disalurkan melalui PT Taspen sebesar Rp39,7 triliun dan PT Asabri 5,6 triliun serta penyaluran THR sebesar Rp11,3 triliun.
Belanja non-K/L juga digunakan untuk subsidi sebesar Rp30,1 triliun yang digunakan untuk subsidi BBM, LPG 3 kilogram, listrik, serta penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).
Diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) surplus Rp8,1 triliun hingga Maret 2024.
Surplus itu diperoleh dari penerimaan negara sebesar Rp620,01 triliun dan belanja negara sebesar Rp611,9 triliun.
