PLN ganti 38 pembangkit listrik BBM di Maluku menjadi tenaga surya

 

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi mengatakan konversi diesel ke energi hijau itu merupakan langkah perseroan dalam mengeksplorasi sumber-sumber energi terbarukan dan menggali potensi energi lokal yang baik bagi kehidupan masyarakat di masa depan

 

"Sebanyak 38 PLTD ini termasuk tahap pertama. Jumlahnya nanti akan bertambah lagi sesuai dengan roadmap yang telah ditentukan," kata Agung Murdifi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
 

 

Program konversi listrik solar menjadi listrik surya di Maluku dan Maluku Utara berkapasitas 65,6 MegaWatt peak (MWp) ditargetkan rampung pada 2024 mendatang.

 

Lebih lanjut Agung merinci beberapa PLTD yang masuk dalam program konversi di antaranya PLTD Tahalupu, PLTD Buano, PLTD Geser, PLTD Kesui, PLTD Taniwel, PLTD Jerol, dan PLTD Galo-Galo.

 

"Program ini merupakan upaya kami untuk meningkatkan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Langkah ini juga akan meningkatkan layanan dan kualitas listrik di daerah terpencil,” kata Agung Murdifi.

 

Sekedar informasi, PLN telah meluncurkan program konversi pembangkit diesel ke pembangkit baru yang berbasis energi terbarukan sejak 2 November 2020 lalu.

 

Terdapat sekitar 5.200 unit mesin PLTD yang terpasang di 2.130 lokasi di seluruh Indonesia yang akan dikonversi menjadi pembangkit energi ramah lingkungan dengan potensi sebesar 2 GigaWatt (GW).

 

"Konversi PLTD ini akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, kami akan melakukan konversi di 200 lokasi dengan kapasitas 225 MW," kata Agung.

 

Konversi tahap awal dilakukan dengan memilih mesin PLTD yang telah berusia lebih dari 15 tahun dengan mempertimbangkan kajian studi yang telah dilakukan oleh PLN. Sedangkan, tahap kedua dan ketiga masing-masing sebesar 500 MW dan 1.300 MW.

 

Strategi konversi listrik berbahan bakar fosil menjadi listrik ramah lingkungan dilakukan PLN sebagai upaya mewujudkan komitmen mencapai target bauran energi hijau nasional sebesar 23 persen pada 2025, sekaligus mendukung upaya pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030 sesuai Kesepakatan Paris.