Mukomuko (Antara) - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, membantah ada tiga desa di daerahnya disebut desa tertinggal.
"Akses jalan di desa Simambang Makmur, Gajah Makmur, dan Talang Arah sudah lancar, jadi bukan desa tertinggal lagi," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko, Ramdani, di Mukomuko, Rabu.
Ramdani menyatakan itu menanggapi program Kementerian Kesehatan berupa pemberian pelayanan pengobatan gratis bagi warga yang bemukim di tiga desa tertinggal di Kecamatan Malin Deman.
Untuk itu, sarannya, sebelum disebut desa tertinggal sebaiknya ada indikator pendukung yang jelas terkait desa tersebut tertinggal atau tidak, akibat ketidakjelasan itu justru membuat program pemerintah menjadi tidak tepat sasaran.
Ia menjelaskan, kasus tidak tepat sasarannya program pemerintah itu sudah pernah terjadi setelah bantuan diberikan kepada kelompok di desa tertinggal tetapi ternyata desa tempat kelompok tersebut tidak tertinggal lagi.
Menurut dia, sebaiknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat melakukan evaluasi setiap tahun terhadap desa desa yang dahulunya terpencil di daerah itu.
Sekaligus, kata dia, beberapa indikator desa terpencil di daerah itu sebelum ditetapkan sebagai desa tertinggal.
"Libatkan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan pelayanan masyarakat di desa tertinggal di daerah ini," ujarnya lagi.
Ia menyebutkan, berdasarkan surat keputusan dari bupati setempat tahun 2011 sebanyak 32 desa tertinggal di daerah itu.
Namun, kata dia, selama dua tahun ini 2012--2013 belum ada lagi data terbaru jumlah desa tertinggal di daerah itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Akses jalan di desa Simambang Makmur, Gajah Makmur, dan Talang Arah sudah lancar, jadi bukan desa tertinggal lagi," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Mukomuko, Ramdani, di Mukomuko, Rabu.
Ramdani menyatakan itu menanggapi program Kementerian Kesehatan berupa pemberian pelayanan pengobatan gratis bagi warga yang bemukim di tiga desa tertinggal di Kecamatan Malin Deman.
Untuk itu, sarannya, sebelum disebut desa tertinggal sebaiknya ada indikator pendukung yang jelas terkait desa tersebut tertinggal atau tidak, akibat ketidakjelasan itu justru membuat program pemerintah menjadi tidak tepat sasaran.
Ia menjelaskan, kasus tidak tepat sasarannya program pemerintah itu sudah pernah terjadi setelah bantuan diberikan kepada kelompok di desa tertinggal tetapi ternyata desa tempat kelompok tersebut tidak tertinggal lagi.
Menurut dia, sebaiknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat melakukan evaluasi setiap tahun terhadap desa desa yang dahulunya terpencil di daerah itu.
Sekaligus, kata dia, beberapa indikator desa terpencil di daerah itu sebelum ditetapkan sebagai desa tertinggal.
"Libatkan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan pelayanan masyarakat di desa tertinggal di daerah ini," ujarnya lagi.
Ia menyebutkan, berdasarkan surat keputusan dari bupati setempat tahun 2011 sebanyak 32 desa tertinggal di daerah itu.
Namun, kata dia, selama dua tahun ini 2012--2013 belum ada lagi data terbaru jumlah desa tertinggal di daerah itu.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013