Dinsos Mukomuko minta desa dan kelurahan aktif lakukan verifikasi DTKS

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, meminta pihak pemerintah desa dan kelurahan di daerah itu berperan aktif melakukan verifikasi dan validasi (verval) untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Kepala Dinsos Kabupaten Mukomuko Edy Kasman di Mukomuko, Senin, mengatakan mengatakan 148 desa dan tiga kelurahan tersebar dalam 15 kecamatan di daerah ini saat ini sudah memiliki operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Baca juga: Mukomuko siapkan lahan untuk pembangunan TPA sampah

"Operator desa dan kelurahan harus aktif melalukan verval untuk memantau siklus data keluar masuk. Kalau memang ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial yang sudah mampu di dalam DTKS, silahkan mereka keluarkan dari penerima bansos," katanya.

Ia mengatakan tugas operator SIKS-NG memasukkan hasil pengambilan keputusan di forum tertinggi tingkat desa dalam musyawarah, ada yang disebut musyawarah desa khusus dan musyawarah kelurahan khusus.

Ia menambahkan apabila hasil musyawarah tingkat desa dan kelurahan sudah keluar dan ada KPM yang sudah mampu secara ekonomi, maka KPM boleh dikeluarkan dari DTKS.

Baca juga: Mukomuko cari solusi untuk THR petugas kebersihan

"Hasil musyawarah, nama-nama yang dimasukkan dan dikeluarkan sudah dapat keputusan, ada berita acara ini yang diinput oleh operator SIKS-NG di sistem jadi berjenjang dari bawah lalu dinas meneruskan ke kementerian," ujarnya.

Pada bulan Juli 2023 pihaknya  telah melakukan verval data sebanyak 12 ribu orang se-Kabupaten Mukomuko.

"Alhamdulillah kita lakukan sosialisasi ke lapangan, kita ajarkan dan dampingi pemdes melakukan verval DTKS di bulan Juli - Agustus 2024, dan Alhamdulillah di bulan September sudah di angka 70 ribu lebih," ujarnya.

Baca juga: Pemkab rintis cabang perguruan tinggi di Mukomuko

Artinya, kata dia, mereka diajak, diimbau, dan didampingi dalam melakukan verval untuk memperbaiki DTKS.

"Kalau data tidak diverval akibatnya itu tiga bulan berturut-turut penerima bansos dihilangkan otomatis, karena mereka melihat itu data beku, jadi dianggapnya jangan-jangan sudah mampu," ujarnya.