Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menggelar pertemuan dengan pemerintah daerah guna membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pendapatan daerah dan retribusi daerah (PDRD).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota Bapemperda DPRD Mukomuko, yakni Maskur, Aceng Zakarya, Tabrani Mustadin, Sekretaris Daerah Mukomuko Abdiyanto, Asisten Administrasi Umum, Bustari Maler, dan sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca juga: DPRD Mukomuko datangi Lubuk Linggau bahas masalah pendidikan
"Kami dari Bapemperda DPRD membahas terkait Raperda Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah yang diusulkan eksekutif," kata Mustadin.
Dalam pertemuan tersebut, kata Mustadin, pihaknya dari Bapemperda DPRD Mukomuko masih mempertanyakan landasan kenaikan pendapatan yang diajukan dalam materi Raperda tersebut.
Pertama berkaitan dengan kenaikan pendapatan dari tarif biaya berobat pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko.
Baca juga: DPRD Mukomuko bentuk Pansus LKPJ Bupati 2023
Ia mengatakan, muatan dari Raperda itu cukup bagus untuk menggenjot pendapatan asli daerah.
"Kami dari Bapemperda DPRD masih mempertimbangkan beberapa poin, yakmi persoalan adanya kenaikan pada beban biaya berobat di RSUD Mukomuko, yang mencapai 300 persen dari nilai biaya sebelumnya,’’ ujar Mustadin.
Hal yang sama disampaikan oleh Maskur yang juga merupakan anggota Bapemperda DPRD Mukomuko menilai tarif beban biaya berobat di RSUD Mukomuko yang dituangkan dalam Raperda PDRD terlalu memberatkan.
Baca juga: DPRD Mukomuko gelar rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati 2023
‘’Saya secara pribadi belum sepakat dengan usulan kenaikan tarif pendapat dari biaya berobat pada RSUD Mukomuko yang diusulkan dalam Raperda PDRD. Silahkan naik, akan tetapi disesuaikan dengan angka wajar," ujarnya.
Menurutnya, tarif sebesar itu terlalu membebani masyarakat ketika mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Mukomuko.(Adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota Bapemperda DPRD Mukomuko, yakni Maskur, Aceng Zakarya, Tabrani Mustadin, Sekretaris Daerah Mukomuko Abdiyanto, Asisten Administrasi Umum, Bustari Maler, dan sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca juga: DPRD Mukomuko datangi Lubuk Linggau bahas masalah pendidikan
"Kami dari Bapemperda DPRD membahas terkait Raperda Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah yang diusulkan eksekutif," kata Mustadin.
Dalam pertemuan tersebut, kata Mustadin, pihaknya dari Bapemperda DPRD Mukomuko masih mempertanyakan landasan kenaikan pendapatan yang diajukan dalam materi Raperda tersebut.
Pertama berkaitan dengan kenaikan pendapatan dari tarif biaya berobat pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko.
Baca juga: DPRD Mukomuko bentuk Pansus LKPJ Bupati 2023
Ia mengatakan, muatan dari Raperda itu cukup bagus untuk menggenjot pendapatan asli daerah.
"Kami dari Bapemperda DPRD masih mempertimbangkan beberapa poin, yakmi persoalan adanya kenaikan pada beban biaya berobat di RSUD Mukomuko, yang mencapai 300 persen dari nilai biaya sebelumnya,’’ ujar Mustadin.
Hal yang sama disampaikan oleh Maskur yang juga merupakan anggota Bapemperda DPRD Mukomuko menilai tarif beban biaya berobat di RSUD Mukomuko yang dituangkan dalam Raperda PDRD terlalu memberatkan.
Baca juga: DPRD Mukomuko gelar rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati 2023
‘’Saya secara pribadi belum sepakat dengan usulan kenaikan tarif pendapat dari biaya berobat pada RSUD Mukomuko yang diusulkan dalam Raperda PDRD. Silahkan naik, akan tetapi disesuaikan dengan angka wajar," ujarnya.
Menurutnya, tarif sebesar itu terlalu membebani masyarakat ketika mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Mukomuko.(Adv)
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024