Pemkot Bengkulu usulkan 18 ribu warga masuk PBI-JK

Untuk itu Pemkot Bengkulu berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bengkulu dan operator Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di 67 Kelurahan terkait pengusulan data PBI-JK.

"Selama ini sudah banyak masyarakat kota yang terjamin melalui program primadona pemkot yakni Jamkesda. Melalui pertemuan ini bagaimana kita kemudian berupaya agar peserta yang selama ini masuk sebagai Jamkesda (memenuhi kriteria DTKS) kalau bisa kita geser ke PBI-JK," kata Kepala BPJS Kesehatan Bengkulu Mahyuddin di Bengkulu, Jumat.

Ia menjelaskan PBI-JK merupakan peserta jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Untuk itu Pemkot Bengkulu bersama BPJS Kesehatan melakukan verifikasi dan validasi mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui operator SIKS-NG. Sehingga para peserta yang masuk kategori DTKS akan diusulkan ke pemerintah pusat untuk masuk PBI-JK.

 

Sebab, kata dia, hingga saat ini sebanyak 26.733 warga Kota Bengkulu telah diverifikasi dan validasi, namun yang layak hanya 18.876 warga yang akan diusulkan ke pemerintah pusat.

Mahyuddin mengatakan pengusulan, verifikasi, dan validasi, oleh operator SIKS-NG sangat berpengaruh, sebab pemerintah pusat akan melihat jika Kota Bengkulu tak hanya mengusulkan, namun juga melakukan pembersihan data.

Sehingga hal tersebut harus terus dilakukan agar program BPJS Kesehatan gratis di Kota Bengkulu tetap berjalan dengan optimal dan masyarakat tetap bahagia.

Sementara itu Penjabat (Pj) Wali Kota Bengkulu Arif Gunadi mengimbau agar operator SIKS-NG untuk aktif memverifikasi dan memvalidasi hingga mengusulkan data berkaitan dengan PBI-JK.

"Kita (Pemkot) siap 100 persen berkaitan dengan Jamkesda. Namun, jika ada peluang warga yang didanai Jamkesda diusulkan ke PBI-JK, kenapa tidak. Sehingga dana yang kita siapkan nantinya bisa digunakan untuk program pemerintah lainnya. Tapi pada prinsipnya, pemkot siap menjamin kesehatan warga kota melalui BPJS gratis," ujarnya.