Bengkulu (Antara) - Pemerintah Provinsi Bengkulu membentuk Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi (BKSP) untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Kurnadi Sahab mengatakan, penguatan sumber daya manusia menjadi kunci penting untuk menghadapi MEA selain meningkatkan kualitas produk usaha kecil, menengah hingga industri besar.
"Badan ini yang bertanggungjawab dalam sertifikasi profesi sehingga tenaga kerja kita tidak jadi penonton dalam era masyarakat ekonomi ASEAN," kata Kurnadi di Bengkulu, Selasa.
Menurut dia, sertifikasi profesi menjadi sebuah kebutuhan sebab saat era MEA, tenaga kerja dari negara tetangga juga bebas masuk ke Indonesia.
Selain menyiapkan tenaga kerja, pemerintah daerah juga meningkatkan pembinaan bagi ribuan usaha kecil menengah (UKM) di daerah itu.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, Ismed Lakoni mengatakan bahwa pemerintah sudah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Lembaga Penjamin Kredit untuk mendukung kelompok tani, nelayan dan UKM.
"Pemerintah sudah menyiapkan perangkat untuk melindungi dan mendukung UKM dan kelompok nelayan serta kelompok tani," ujarnya.
Saat ini, lanjutnya terdapat 30.361 unit UKM yang melibatkan tenaga kerja sebanyak 48.354 orang di 10 kabupaten dan kota di wilayah itu.
Ismed mengatakan sejumlah UKM terus berinovasi dan menuai prestasi untuk menghasilkan produk yang memiliki daya saing tinggi.
"Kondisi UKM kita membaik terutama dalam persaingan kulitas bahkan banyak yang menjuarai perlombaan tingkat nasional seperti produk makanan dan perabotan dari bahan rotan," katanya.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Kurnadi Sahab mengatakan, penguatan sumber daya manusia menjadi kunci penting untuk menghadapi MEA selain meningkatkan kualitas produk usaha kecil, menengah hingga industri besar.
"Badan ini yang bertanggungjawab dalam sertifikasi profesi sehingga tenaga kerja kita tidak jadi penonton dalam era masyarakat ekonomi ASEAN," kata Kurnadi di Bengkulu, Selasa.
Menurut dia, sertifikasi profesi menjadi sebuah kebutuhan sebab saat era MEA, tenaga kerja dari negara tetangga juga bebas masuk ke Indonesia.
Selain menyiapkan tenaga kerja, pemerintah daerah juga meningkatkan pembinaan bagi ribuan usaha kecil menengah (UKM) di daerah itu.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, Ismed Lakoni mengatakan bahwa pemerintah sudah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Lembaga Penjamin Kredit untuk mendukung kelompok tani, nelayan dan UKM.
"Pemerintah sudah menyiapkan perangkat untuk melindungi dan mendukung UKM dan kelompok nelayan serta kelompok tani," ujarnya.
Saat ini, lanjutnya terdapat 30.361 unit UKM yang melibatkan tenaga kerja sebanyak 48.354 orang di 10 kabupaten dan kota di wilayah itu.
Ismed mengatakan sejumlah UKM terus berinovasi dan menuai prestasi untuk menghasilkan produk yang memiliki daya saing tinggi.
"Kondisi UKM kita membaik terutama dalam persaingan kulitas bahkan banyak yang menjuarai perlombaan tingkat nasional seperti produk makanan dan perabotan dari bahan rotan," katanya.***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015