Gubernur : PDRB Bengkulu Rp24,173 triliun

Bengkulu (Antara Bengkulu) - Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengatakan produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku Provinsi Bengkulu pada 2012 sebesar Rp24,173 triliun.

"Angka ini mengalami peningkatan dari angka PDRB Bengkulu pada tahun 2011 yakni sebesar Rp21,269 triliun," kata Gubernur di Bengkulu, Senin.

Ia mengatakan hal itu saat menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2012 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.

Sejumlah capaian program kinerja dan prestasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah dilaporkan Gubernur dalam pidato pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban itu.

"Laporan ini sebagai informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan dan perkembangan tugas pemerintahan dalam satu tahun anggaran," tutur Gubernur.

Gubernur mengatakan pertumbuhan ekonomi Bengkulu juga meningkat dari 6,40 persen pada 2011 menjadi 6,61 persen pada 2012.

Struktur ekonomi Bengkulu kata dia ditopang oleh sektor tersier seperti perdagangan, angkutan, keuangan dan jasa dengan distribusi terhadap PDRB mencapai 48,11 persen.

Sementara sektor primer yakni pertanian dan pertambangan memberikan kontribusi sebesar 43,13 persen.

Pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat dari Rp12,14 juta pada 2011 menjadi Rp12,73 juta pada 2012.

Gubernur mengatakan peningkatan indikator-indikator ekonomi tersebut sejalan dengan meningkatnya nilai investasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Pada 2011 nilai investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing sebesar Rp663,27 miliar, meningkat menjadi Rp1,12 triliun pada 2012.

"Angka indeks pembangunan manusia juga meningkat dari 73,25 pada 2011 menjadi 74,00 pada 2012," ucapnya.

Sedangkan angka pengangguran mengalami penurunan dari 3,41 persen pada 2011 menjadi 2,14 persen pada 2012.

Gubernur mengatakan APBD Provinsi Bengkulu pada 2012 sebesar Rp1,56 triliun, padahal target yang ditetapkan sebesar Rp1,55 triliun.

Peningkatan pendapatan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah yang mencapai 101,41 persen.

Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu Ahmad Zarkasi mengatakan laporan keterangan pertanggungjawaban yang disampaikan gubernur tersebut akan dibahas di tingkat komisi-komisi.

"Karena yang dipaparkan sebagian besar keberhasilan-keberhasilan, sementara serapan APBD tidak terealisasi 100 persen, berarti ada kendala," katanya. (ANT)