Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai Kementerian pendidikan dan kebudayaan perlu mendata ulang dan memverifikasi penerima kuota internet gratis agar tepat sasaran.
"Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, bekerjasama dengan pihak sekolah ataupun universitas untuk mendata ulang dan memverifikasi data penerima kuota internet gratis, dan memastikan penerima kuota internet gratis tersebut tepat sasaran," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Rabu.
Kemudian, menurut dia nomor ponsel dari penerima bantuan kuota internet gratis tersebut harus dipastikan valid dan terverifikasi.
Dia juga mendorong Kemendikbud bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), untuk menghitung secara cermat jumlah kuota internet gratis yang diberikan.
"Agar mencukupi untuk mengakses berbagai materi dan aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ)," ucapnya.
Lebih lanjut, Bamsoet menyebutkan Kemendikbud perlu melakukan evaluasi terkait pemberian kuota internet gratis tersebut secara berkala.
Kemendikbud kata dia melakukan mitigasi risiko dan solusi lain bagi penerima bantuan yang tidak dapat mengoptimalkan penggunaan seluruh bantuan kuota.
"Dan meminta Kemkominfo agar pihak provider menambah base tranciver station (BTS) untuk memudahkan komunikasi, dikarenakan hambatan tidak optimalnya penggunaan kuota tersebut bisa disebabkan oleh kondisi geografis suatu wilayah," ujarnya.
Atau, lanjut Ketua MPR RI itu kendala lainnya bisa juga masyarakat yang tidak memiliki akses internet dan gadget (gawai) yang memadai untuk melakukan pembelajaran jarak jauh.
