Bengkulu Selatan miliki rancangan pembangunan kependudukan

Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu pada 2013 miliki rancangan induk (grand design) pembangunan kependudukan sebagai peta jalan (Road Map) untuk terciptanya sinergisitas, sinkronisisi pembangunan kependudukan di daerah itu.

"Setelah disusunnya rancangan induk pada pertengahan April 2013 maka pemerintah setempat miliki peta pembangunan kependudukan, peta itu dapat memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan dalam pengendalian, peningkatan kualitas dan pembangunan keluarga," kata Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Widati kepada media di Manna BS baru ini.

Dengan demikian, kependudukan di daerah itu menjadikan modal menuju pada pembangunan yang berkelanjutan melalui beberapa aspek dalam penanganan masalah kependudukan, baik kualitas, kuantitas, pesebaran dan mobilitas penduduk, ujarnya.
Kabupaten Bengkulu Selatan, satunya daerah di Provinsi Bengkulu yang telah memiliki rancangan induk (grand design), namun dalam waktu dekat dokumen kependudukan tersebut dapat disusun oleh pemerintah Kota Bengkulu.

" Tinggal pelaksanaan penyusunan oleh tim, sebab SK Walikota telah selesai," ujarnya.

"Kita mengharapkan kabupaten lainnya di daerah ini miliki grand design, dengan rancangan induk pembangunan kependudukan yang ada di Provinsi Bengkulu dapat menjadi penopang dalam pembangunan kependudukan Nasional," harapnya.

Ia mengatakan, rancangan induk pembangunan kependudukan dapat menjadi pedoman pelaksanaan program kependudukan bagi setiap sektor yang bergerak dibidang kependudukan. Dengan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai dasar, Grand Design Kependudukan terbagi menjadi lima poin utama pencapaian.

Lima poin tersebut yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pembangunan database kependudukan, dan mobilitas penduduk. Pengimplementasian poin tersebut dilakukan secara lintas sektor. Pengendalian jumlah penduduk.

Rancangan tersebut sebagai program kerja dengan implementasi lintas sektor, sinkronisasi antar pihak terkait hendaknya tidak hanya sekedar menjadi wacana, namun perlu realisasi, mengingat pentingnya tiap poin pencapaian yang diusung. Selain itu,menilik sistem desentralisasi indonesia, maka pemerintah daerah selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat juga penting untuk turut aktif mendukung pelaksanakan program tersebut.

Masyarakat Indonesia sebagai obyek dan subyek dari adanya program ini juga harus kooperatif dalam pelaksanaan dan pengawasan program. Dengan grand design dan kerjasama antara berbagai pihak, diharapkan di masa mendatang kependudukan Indonesia akan berkembang secara merata, seimbang dan berkualitas, pungkas Widati.(pen)