Pembangunan pelabuhan Sebatik terhenti karena klaim Malaysia

Samarinda (Antara Bengkulu) - Pembangunan pelabuhan di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara, terpaksa dihentikan karena titik koordinat untuk pembangunan dermaga ternyata tumpang tindih dengan lahan yang diklaim masuk wilayah Malaysia.

"Terus terang saya tidak mengetahui terhentinya pembangunan pelabuhan di Sebatik itu karena lahannya diklaim Malasia. Saya akan pertanyakan hal ini kepada Kementerian Perhubungan," ujar anggota DPR RI asal Kalimantan Timur (Kaltim) Hetifah Sjaifudian di Samarinda, Kamis.

Hetifah yang duduk di Komisi V membidangi Infrastruktur, Perhububungan, dan Perumahan ini melanjutkan, selama ini dalam rapat-rapat kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub) tidak pernah anggota Komisi V diberitahu adanya masalah di Sebatik tersebut, padahal proyek itu sudah bertahun-tahun tak kunjung selesai.

Menurutnya, dalam masa sidang selanjutnya akan dipertanyakan ke Menhub masalah di Sebatik tersebut, termasuk soal titik koordinat dermaga yang jadi masalah dengan Malaysia karena dianggap masuk wilayah negeri tetangga.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kaltim H Zairin Zain mengatakan bahwa pembangunan pelabuhan di Sebatik untuk sisi darat dan trestel tidak ada masalah karena dianggap Malaysia masih dalam wilayah Indonesia.

Akan tetapi saat pekerjaan dermaga akan dibangun, kemudian Pemerintah Diraja Malaysia mengklaim bahwa letak dermaga yang menjorok ke tengah laut itu masuk dalam wilayah Malaysia.

Adanya klaim dari Malaysia itu membuat pekerjaan dihentikan, selanjutnya urusan itu diambilalih oleh pemerintah pusat karena sudah menyangkut hubungan dua negara.

Ketika ditanya kapan masalah tersebut dapat selesai, Zairin mengatakan tidak tahu persis karena untuk melakukan pembahasan itu bukan kewenangan Provinsi Kaltim, namun telah menjadi kewenangan antarnegara.

Menurutnya, proyek pembangunan pelabuhan di Sebatik sepenuhnya ditangani Kemenhub dengan dana dari APBN.

Pembangunan sisi darat dan trestel sudah selesai dibangun melalui APBN dalam tahun anggaran 10 tahun terakhir sedikit demi sedikit. Kemudian proyek itu terhenti saat dermaga mau dikerjakan karena ada klaim Malaysia.

Zairin juga mengatakan bahwa letak dermaga yang diklaim Malaysia itu sebetulnya sudah diketahui kementerian terkait, yakni Kementerian Perhubungan serta Kementerian Perikanan dan Kelautan.

Hanya saja hingga saat ini pemerintah pusat belum bisa menyelesaikan masalah itu dengan Malaysia.

"Dalam pertemuan kerja sama Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia) juga sudah pernah kami ungkapkan, tapi usulan kami waktu itu belum menjadi topik utama sehingga pembahasannya tidak mendalam," ujar Zairin.