Terancam defisit, Ketua DPD RI minta pemerintah siapkan skema baru datangkan vaksin Covid-19

Bengkulu (ANTARA) - Indonesia terancam kehilangan 10 juta dosis vaksin AstraZeneca. Pasalnya, Indonesia yang awalnya akan mendapat 30 juta dosis untuk Maret-April, ternyata hanya mendapatkan 20 juta dosis saja akibat pemblokiran atau embargo.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Apalagi pemerintah sedang serius untuk memutus penyebaran Covid-19. 

"Menanggapi defisit vaksin yang dialami Indonesia karena pemberlakuan embargo hingga kita kehilangan 10 juta dosis vaksin, bukan hal yang mudah untuk diselesaikan. Untuk itu, pemerintah pun harus memberikan perhatian serius," katanya, saat kunjungan kerja di Bengkulu, Jumat.

Senator asal Jawa Timur ini mengatakan, defisit vaksin memang sudah diperkirakan sejak dari awal.

"Semestinya, Kementerian Kesehatan sudah memiliki peta jalan yang jelas. Sehingga skema pemberian vaksin sesuai dengan jadwal. Atau, Kemenkes membuat skema opsi lain jika vaksin tidak dapat didatangkan," katanya.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu meminta pemerintah memberikan skema lain yang lebih konkrit jika ketidakpastian kedatangan vaksin sangat tinggi. 

"Selain itu pemerintah perlu keterbukaan kepada publik agar difahami keadaan yang sebenarnya, sehingga memunculkan kesadaran untuk mengubah prilaku masyarakat," kata LaNyalla.

Ditambahkannya, Indonesia harus terus melobi negara-negara produsen vaksin untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi. 

"Kita jangan menyerah, terus upayakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki agar menjadi opsi lain dalam penyediaan vaksin, jika pun tidak berhasil kita telah belajar mengenai science vaksin yang sangat mahal," katanya.

Masalah ini muncul setelah ketahui jika  AstraZeneca belum mendapat izin emergency authorization dari Food and Drug Administration (FDA) atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat.