Bengkulu (Antara) - Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengatakan Provinsi Bengkulu membutuhkan terminal curah minyak mentah sawit atau "crude palm pil" (CPO) di Pelabuhan Pulau Baai.
"Bengkulu butuh terminal curah minyak sawit mentah, karena produksinya di daerah ini cukup tinggi," katanya saat menggelar rapat dengan anggota Komisi IV DPR RI di Bengkulu, Rabu.
Gubernur mengharapkan pemerintah pusat terutama Komisi IV mendorong penganggaran pembangunan terminal curah cair tersebut dalam APBN.
Selama ini kata dia, jutaan liter produksi CPO ke luar dari Bengkulu melalui jalur darat dan diekspor melalui provinsi tetangga seperti Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatra Barat.
"Karena itu kami mengusulkan agar dibangun terminal curah cair di Pelabuhan Pulau Baai," tambahnya.
Hamsyah mengatakan bersama para gubernur se-Sumatera, pihaknya sudah menggugat kebijakan terkait bagi hasil produksi CPO ke Kementrian Keuangan.
Namun, gugatan tersebut justru bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, sehingga para kepala daerah menilai perlu aturan baru yang memungkinkan daerah mendapat bagi hasil.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khoirun mengatakan usulan Pemprov Bengkulu itu akan dimasukkan dalam rencana APBN 2015.
"Akan kami bawa dan masukkan dalam pembahasan tingkat komisi, yang jelas ini menjadi catatan kami," katanya.
Data Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu mencatat luas perkebunan kelapa sawit yang dikelola perusahaan perkebunan dan petani mandiri di daerah itu mencapai 193.522 hektare.
Namun di daerah itu tidak ada pabrik atau perusahaan yang mengolah minyak mentah sawit. Semua bahan mentah CPO dibawa ke luar Bengkulu untuk diolah menjadi bahan jadi.
