Kepala BPKP Bengkulu Rusdy Sofyan mengatakan selain penyelamatan keuangan negara sebesar Rp569 miliar lebih, terdapat hasil efisiensi keuangan negara/daerah sekitar Rp141 miliar lebih dan optimalisasi penerimaan negara/daerah sebesar Rp1 miliar lebih.
"Sepanjang tahun 2022 kinerja pengawasan BPKP Bengkulu mencapai Rp711 miliar," kata Rusdy di Kota Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan bahwa pengawasan tersebut dilakukan karena mengacu pada Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD).
BPKP melakukan pengawasan berbagai bidang seperti reformasi pembangunan sumber daya manusia (SDM), penguatan infrastruktur dan konektivitas, akuntabilitas keuangan negara/daerah.
Kemudian pemulihan ekonomi, ketahanan pangan, penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta pengentasan kemiskinan.
Serta melaksanakan APPD yaitu pada Program Revitalisasi Kelapa Sawit dan Pengelolaan PAD BPHTB atas Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan.
Lanjut Rusdy, BPKP Bengkulu juga berkontribusi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan di Provinsi Bengkulu.
"Pada 2022 terdapat empat kabupaten/kota dan 1 provinsi yang telah mencapai Level 3 pada Kapabilitas APIP nya serta tiga Pemerintah Kabupaten/Kota dan 1 Pemerintah Provinsi yang telah mencapai Level 3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)," ujarnya.
Menurut dia, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi perhatian BPKP melalui penerapan Management Risk Intern atau MRI serta Kapabilitas SPI.
