112.761 warga Bengkulu buta huruf

Bengkulu, (ANTARA Bengkulu) - Sensus Penduduk 2010 yang dirilis BPS RI menyebutkan sekitar 112.761 orang di Provinsi Bengkulu saat belum pernah sekolah yang menjadikan kondisi buta huruf.

Dalam laporan tersebut, dijelaskan penduduk berumur lima tahun ke atas menurut kelompok umur dan status sekolah di Provinsi Bengkulu yang buka aksara.

Angka sebanyak itu terdapat pada kelompok umur 5 hingga 95 tahun yang menyebar di sejumlah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu, kondisi demikian itu mungkin mengakibatkan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang kian rendah dari 104 turun pada peringkat 124 dari 180 negara yang dirilis UNDP.

Lebih rinci hasil SP 2010 itu menyebutkan warga yang belum pernah sekolah di Provinsi Bengkulu sebanyak 112.761 orang terdapat di tingkat perdesaan mencapai 94.706 orang terdiri atas jenis kelamin perempaun sebanyak  55.247 dan laki-laki mencapai 39.459 jiwa hingga pada kondisi buta aksara.

Ironisnya, yang belum pernah sekolah  masih banyak terdapat pada kelompok umur 5 hingga 6 tahun mencapai 44.990 orang anak sedangkan terhadap kelompok umur 7- 15 tahun mencapai 5.122 orang, sementara yang belum pernah sekolah juga dialami usia pelajar dan produktif yakni pada kelompok umur 16 hingga 45 tahun mencapai 23.981 orang.  

Secara langsung kondisi tersebut juga berdampak terhadap pembangunan kependudukan di daerah tersebut bahkan dapat dirasakan rendahnya kualitas SDM akan berimplikasi pada pembangunan ekonomi regional bahkan nasional.

Terdapatnya jumlah buta aksara di Bengkulu sebanyak ratusan ribu orang hidup dalam era globalisasi tersebut amat menyedihkan, karena di tengah kebijakan pemerintah menetapkan program wajib belajar dan pemberantasan buta huruf sejak beberapa dasawarsa ini masih belum mampu memberantas angka buta aksara yang sulit untuk meningkatkan kualitas manusia.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan pengendalian penduduk serta pembangunan keluarga BKKBN dengan UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam peningkatan kualitas SDM, namun hal itu tidak dapat serta merta dilakukan dengan sendiri sebab lembaga menangani pendidikan lebih berwenang dalam hal itu maka diperlukan kolaburasi dan integritas program untuk menuju kualitas manusia dimasa datang.

BAB IV bagian kelima menyebutkan pengembangan kualitas penduduk untuk mewujudkan kondisi perbandingan yang serasi, selaras, dan seimbang antaraperkembangan kependudukan dengan lingkungan hidup yang meliputi, baik daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan dilakukan melalui pengembangan kualitas penduduk, baik fisik maupun nonfisik.

Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan
rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.

Pengembangan kualitas penduduk dilakukan melalui peningkatan kesehatan,     pendidikan, nilai agama,
Perekonomian dan nilai sosial budaya.

Upaya meningkatkan kualitas manusia, BKKBN pada 2012  bertekad menggencarkan kampanye atau gerakan bahwa anak-anak usia sekolah   khususnya anak perempuan, harus menikmati bangku sekolah, hal itu disampaikan Kepala BKKBN Sugiri Syarief di Jakarta belum lama ini.

Meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan dengan bersinerginya semua komponen masyarakat.  

"Pokoknya kita kroyok dalam peningkatan kualitas manusia guna meningkatkan IPM ,” kata Kepala BKKBN Dr dr Sugiri Syarief saat ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini.
 
Ia mencontohkan, dengan menggandeng PKK yang memiliki program peningkatan kualitas keluarga.

"Ini ada kaitan dengan IPM kita yang turun. Pokoknya kalau yang lain tidak ada yang bergerak, BKKBN akan bergerak,” katanya.(rls/adv)