"Ada 11 program inpres yang telah di verifikasi oleh Kementerian PUPR dan untuk link jalan Provinsi Bengkulu ada tiga yang disetujui yaitu di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Seluma," kata Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Soeroso di Kota Bengkulu, Selasa.
Ia menyebutkan untuk perbaikan jalan yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR seperti di Kabupaten Utara dengan dana perbaikan sekitar Rp44 miliar, Desa Tanah Rekah Kabupaten Mukomuko sekitar Rp54 miliar dan pengerjaan jalan dari Simpang Ngalam Kabupaten Seluma sampai dengan kawasan Pulau Baai Kota Bengkulu sebesar Rp60 miliar.
Untuk pelaksanaan pengerjaan perbaikan di tiga titik tersebut akan dilakukan pada Juni dan Juli 2023.
"Ketiganya merupakan prioritas terparah yang menjadi usulan Provinsi Bengkulu dan kemarin telah di verifikasi oleh tim Sekretariat Presiden dan semoga menjadi prioritas pengerjaan pada tahun ini," ujar dia.
Lanjut Tejo, dengan diperbaikinya link jalan tersebut maka jalan dalam kondisi baik di Bengkulu naik sekitar 75 persen yang sebelumnya sekitar 57 persen dari total panjang jalan milik Provinsi Bengkulu yaitu 1.560 kilometer.
Sebelumnya, dirinya menerangkan bahwa jalan sepanjang 670,8 kilometer dari total jalan milik provinsi mengalami kerusakan.
Untuk melakukan perbaikan dan peningkatan jalan provinsi, pihaknya telah mengusulkan anggaran ke Kementerian PUPR sebesar Rp500 miliar.
Sebelumnya, PUPR Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran sebesar Rp19,2 miliar untuk perbaikan jalan di lima wilayah tersebut.
Untuk kebutuhan anggaran perbaikan dan peningkatan jalan di lima wilayah tersebut berbeda beda seperti di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp9 miliar, Kabupaten Lebong Rp3,7 miliar, Kabupaten Rejang Lebong Rp3,7 miliar, Kabupaten Seluma Rp1,5 miliar dan Kabupaten Kepahiang Rp1,3 miliar.
Lanjut Tejo, dengan anggaran perbaikan tersebut akan dilakukan perbaikan terhadap titik jalan yang mengalami rusak parah dan untuk jalan yang masih bagus tetap dipertahankan.
"Ini pemeliharaan berkala terutama spot-spot. Karena untuk satu kilometer itu kebutuhan dana sekitar Rp3,5 miliar. Jadi, rata-rata setiap kabupaten satu kilo, tetapi karena melihat kondisi spot-spot tersebut, ketika ada yang bagus kita tinggalkan terutama kita kerjakan yang rusak-rusak parah," sebut dia.