LHK: Energi dan kehutanan kontributor terbesar penurunan emisi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menyatakan sektor energi dan kehutanan atau forestry and other land uses (FOLU) merupakan terbesar untuk mempercepat penurunan emisi hingga 2030.

“Paling tidak ada lima sektor yang kita fokus sekarang. Yang terbesar tentu memang FOLU karena hampir 60 persen dan energi,” katanya dalam Indonesia Net-Zero Summit 2023 di Djakarta Theatre XXI di Jakarta, Sabtu.

Ia menyebutkan sebenarnya terdapat lima sektor yang menjadi fokus pemerintah untuk menurunkan emisi, yakni kehutanan, energi, Industrial Process and Product Use (IPPU), limbah, serta pertanian.

Di sisi lain, dari kelima sektor tersebut, energi dan kehutanan merupakan sektor yang paling besar akan dikurangi oleh pemerintah dalam rangka mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku National Focal Point UNFCCC pada 23 September 2022 telah menyampaikan peningkatan ambisi penurunan emisi gas rumah kaca melalui dokumen Enhanced NDC (ENDC) Indonesia.

Hal-hal yang dimutakhirkan dalam dokumen ENDC, di antaranya peningkatan target NDC yakni target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia dengan kemampuan sendiri pada Updated NDC (UNDC) dari 29 menjadi 31,89 persen pada 2030.

Alue menjelaskan untuk sektor kehutanan, pengurangan gas rumah kaca yang harus dicapai 60 persen atau 500 MTon CO2-eq, sedangkan dari sektor energi akan dikurangi 358 MTon CO2-eq hingga Tahun 2030.

“Itu besar, means a lot for the global form our country. Kalau tiga sektor lainnya kecil-kecil tapi perlu dilakukan,” ujarnya.

Ia menuturkan berdasarkan roadmap NDC untuk mencapai target penurunan emisi 29 persen Indonesia membutuhkan sekitar Rp4.000 triliun investasi.

Dari Rp4.000 triliun tersebut, Rp3.000 triliun di antaranya berasal dari sektor energi seiring dengan teknologi energi baru terbarukan yang mahal.

“Rp4.000 triliun ini bukan uang yang kecil. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita saja hanya Rp2.000 triliun per tahun,” kata Alue.