Menilik konflik Myanmar dan tawaran solusi damai ASEAN

Upaya itu terutama dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk membantu mewujudkan perdamaian di Myanmar melalui dialog inklusif di antara seluruh elemen yang ada di negara itu.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan dalam Pertemuan Ke-56 Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) pada Rabu (12/7) bahwa selama masa keketuaannya di ASEAN, Indonesia telah melakukan lebih dari 110 pendekatan.

ASEAN juga telah berhasil menyelesaikan laporan pemetaan bantuan yang dibutuhkan rakyat Myanmar serta menyalurkannya ke berbagai wilayah yang terdampak konflik di negara itu.

Indonesia juga telah berbicara dengan banyak pihak di Myanmar, termasuk Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) - pemerintah bayangan yang menjadi oposisi junta, Dewan Administrasi Negara (SAC) yang dibentuk militer, dan organisasi perlawanan etnis (EROs), serta masyarakat sipil Myanmar untuk membuka jalan menuju dialog inklusif.

Retno menegaskan bahwa Konsensus Lima Poin (5PC) harus tetap menjadi acuan bagi ASEAN untuk penanganan krisis di Myanmar.

"5 PC adalah acuan utama, dan implementasi 5 PC harus tetap jadi fokus ASEAN," kata Menlu Retno pada kesempatan itu.

Konsensus Lima Poin (5 PC) merupakan kesepakatan yang dibuat oleh sembilan pemimpin ASEAN dengan pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dalam pertemuan tingkat tinggi di Jakarta, pada 24 April 2021.

Baca juga: Menlu Indonesia tak berencana kunjungi Myanmar

Lima poin itu meliputi tuntutan agar aksi kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

Kemudian, dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan juga perlu dilakukan untuk mencari solusi damai.

Selanjutnya, utusan khusus ASEAN wajib memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan sekretaris jenderal ASEAN.

ASEAN dalam kesepakatan tersebut juga berjanji akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana (AHA Center).

Dan poin kelima dari kesepakatan itu menuntut dibukanya akses bagi utusan dan delegasi khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar guna mewujudkan dialog yang inklusif.

Penegasan Retno terkait Konsensus Lima Poin dilakukan setelah Thailand pada Juni mengadakan pertemuan yang mengundang perwakilan junta Myanmar, yang dikucilkan dari berbagai pertemuan ASEAN karena mereka melanggar konsensus dan terus melakukan aksi kekerasan terhadap rakyatnya.

Thailand memberikan pembenaran atas pertemuan tersebut dengan mengatakan bahwa dialog dengan junta sangat diperlukan untuk melindungi negaranya, yang memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar.

Menlu Thailand Don Pramudwinai mengatakan bahwa pendekatan dengan otoritas Naypyidaw, termasuk dengan junta, sangat diperlukan.

"Harus ada pendekatan dengan junta," katanya di sela-sela AMM Ke-56 pada Rabu (12/7).

Pramudwinai menilai pembicaraan yang sudah tiga kali diselenggarakan Thailand dengan mengundang junta Myanmar telah sesuai dengan kesepakatan para pemimpin ASEAN berdasarkan dokumen Tinjauan dan Keputusan Implementasi Konsensus Lima Poin.

Dia merujuk pada Artikel 14 dari dokumen hasil yang dirilis usai KTT ASEAN 2022 di Phnom Penh, Kamboja, yang menyebutkan bahwa “ASEAN akan mempertimbangkan untuk menjajaki pendekatan lain yang dapat mendukung pelaksanaan Konsensus Lima Poin”.

Pendekatan tersebut, menurut dia, sejalan dengan Konsensus Lima Poin yang telah disepakati ASEAN.

"Ya, konsensus itu adalah lima poin yang ingin kita capai bersama, tetapi ini adalah pendekatan (kami) dengan teman-teman Myanmar. Kami menginginkan penyelesaian. Sebenarnya, tujuannya sama," kata dia.