Legislator desak Pemkot Bengkulu serius benahi PDAM

Bengkulu,  (Antara) - Anggota DPRD Kota Bengkulu Rena Anggraini mendesak pemerintah kota (pemkot) setempat serius membenahi perusahaan daerah air minum (PDAM), baik menyangkut pelayanan kepada pelanggan maupun penanganan utang perusahaan itu.

"Kami menilai direksi PDAM yang sekarang kinerjanya sudah cukup bagus, namun masalahnya tidak akan selesai hanya dengan mengganti saja, tetapi juga perlu diselesaikan masalah yang membelit PDAM yang terjadi sebelumnya," kata Rena Anggraini yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bengkulu di Bengkulu, Selasa.

Menurut dia, saat ini PDAM Kota Bengkulu terbelenggu utang yang cukup besar yang terjadi pada saat periode kepemimpinan sebelumnya.

"Utang PDAM terlalu besar, setiap direktur yang baru dilantik, mereka harus bekerja keras untuk membenahi, sekarang bunga utang saja sudah mencapai Rp102 miliar, padahal dulu pinjamannya hanya Rp23 miliar, bagaimana direktur yang baru bisa bekerja maksimal jika waktu baru mau bekerja saja sudah dibebani utang yang besar," kata dia.

Sementara itu berbagai macam keluhan permasalahan muncul terkait penyediaan air bersih kepada konsumen atau pelanggan PDAM.

Air yang tidak mengalir atau mati, kondisi air kotor menjadi keluhan utama padahal pelanggan terus dibebani tagihan pembayaran oleh perusahaan air minum kota itu.

Dua bulan terakhir sudah tiga kali pompa yang mengalirkan air ke rumah pelanggan mengalami kerusakan. Setiap kali pergantian membutuhkan waktu agar bisa beroperasi kembali.

"Mengatasi keluhan pelanggan tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar, mulai dari penggantian pompa, perbaikan pipa dan penyediaan air yang layak untuk digunakan," kata Rena.

Jika melihat pada postur APBD Kota Bengkulu, mustahil untuk menyelesaikan permasalahan anggaran yang ada di tubuh PDAM setempat. Oleh karena itu, pemerintah kota diharapkan bekerja keras dan memberikan solusi yang tepat agar salah satu perusahaan daerah tersebut menjadi perusahaan yang sehat.

Menurut dia, air merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Untuk menyelesaikan permasalahan di PDAM tidak bisa hanya melihat pada anggaran yang ada pada APBD, karena tidak akan cukup.

APBD Kota Bengkulu 2015 baru hampir menyentuh satu triliun rupiah dan setengahnya untuk belanja pegawai, belum belanja wajib lainnya.

"Bisa kita analisa berapa anggaran yang ada, kami sebelumnya sudah ke pusat, untuk membicarakan penghapusan utang PDAM, pemerintah kota diharapkan dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat," ujarnya.

***3***