SBY: Jangan menebar janji yang muluk-muluk

Banyumas (ANTARA) - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhono (SBY) mengingatkan seluruh calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Demokrat untuk tidak menebar janji yang muluk-muluk saat kampanye dalam Pemilu 2024.

"Sebagaimana yang saya sampaikan kepada para caleg di Pulau Jawa utamanya yang sudah saya datangi, ya teruslah berkomunikasi dengan masyarakat, jangan menebar janji yang muluk-muluk karena itu tidak mudah dipenuhinya, bahkan kadang-kadang tidak terwujud," katanya di Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.

Baca juga: Bawaslu tak temukan bukti pelanggaran saat Gibran bagikan susu di CFD

SBY mengatakan hal itu saat konferensi pers usai memberikan pengarahan kepada para caleg Partai Demokrat dari wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap.

Dalam hal ini, dia meminta para caleg untuk menyampaikan jika Demokrat kembali ke pemerintahan dan suaranya di DPR RI makin besar, program-program yang pernah dijalankan partai itu dan disukai masyarakat akan dihidupkan kembali.

"Yang sudah baik, saya sampaikan dilanjutkan, tetapi yang belum baik atau tidak baik, apakah itu kebijakan, cara-cara negara menghadapi rakyatnya, ya kita lakukan perubahan dan perbaikan," katanya menjelaskan.

Menurut dia, hal itu telah disampaikan kepada para caleg Demokrat untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat.

Baca juga: Anies: Cak Imin sudah teruji hadapi debat

Lebih lanjut, SBY mengaku berkeliling Pulau Jawa mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur selama tiga minggu dalam rangka berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia.

"Sebenarnya sebagian besar dari mereka itu masih mengingat ketika Demokrat berada di pemerintahan, ketika saya memimpin Indonesia. Terutama masih ingat program-program atau kebijakan yang mereka anggap itu baik dan disukai, mulai BPJS sampai dengan KUR, PNPM, BOS, Bidik Misi, dan sebagainya," kata Presiden Ke-6 Republik Indonesia itu.

Intinya, kata dia, program-program itu dihidupkan lagi nanti di pemerintahan yang akan datang.

Menurut dia, sebagian program tersebut dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo namun sebagian tidak dilanjutkan.