Tuntutan yang diberikan tersebut mantan Direktur PT BKN yaitu SU dengan pidana penjara selama enam tahun dan Broker Proyek PS selama 5 tahun 6 bulan.
"Kedua terdakwa SU dan PS bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 pada dakwaan primer undang undang tipikor," kata JPU Kejati Bengkulu Heru saat membacakan tuntutan di depan Ketua Majelis Hakim PN Bengkulu Fauzi Isra, Selasa.
Kemudian, untuk terdakwa SU dibebankan denda sebesar Rp300 juta dengan subsider enam bulan penjara dan uang pengganti yaitu Rp399 juta, jika terdakwa tidak dapat membayar uang tersebut maka akan diganti hukuman penjara selama empat tahun.
Heru mengatakan terdakwa PS juga dibebankan juga denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp44 juta, apabila tidak membayar uang pengganti akan diganti tiga tahun.
Untuk hal-hal yang memberatkan tuntutan terhadap kedua terdakwa karena perbuatan kedua terdakwa mengakibatkan kerugian negara dan tidak sama sekali mendukung program pemerintah.
Sementara itu, Kuasa Hukum Terdakwa SU Endah Rahayu Ningsih menerangkan bahwa pihaknya akan mengajukan nota pembelaan, sebab apa yang dituntut JPU terhadap terdakwa pada pasal 2 ayat 1 sangatlah memberatkan padahal terdakwa SU mengembalikan kerugian negara sebesar Rp843 juta.
Sebelumnya, Tim Pidsus Kejati Bengkulu telah menerima uang titipan dari sejumlah saksi kasus korupsi revitalisasi pembangunan asrama haji pada 2020 dengan total Rp788 juta.
Uang titipan tersebut terdiri dari saksi MT yang mengembalikan uang Rp30 juta pada 15 Agustus, kemudian 10 Agustus menerima uang titipan sebesar Rp200 juta dari saksi berinisial M pada kasus dugaan korupsi pembangunan asrama haji pada 2020.
Selanjutnya, pada 3 Agustus 2023 ada saksi menitipkan uang Rp75 juta dan pada 13 Juli 2023 Kejati Bengkulu menerima uang titipan sebesar Rp450 juta dari kontraktor putus kontrak pada kasus dugaan korupsi pembangunan asrama haji pada 2020 yaitu PT Bahana Krida Nusantara.
Sementara itu, atas kasus korupsi revitalisasi pembangunan asrama haji pada 2020 menimbulkan kerugian negara yang mencapai Rp1,28 miliar.
"Berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerugian negara yaitu Rp1,28 miliar dan kami ucapkan terimakasih kepada BPKB karena hasil audit keluar cepat," ujar dia.
