BKD Bengkulu petakan potensi aparatur sipil negara

Bengkulu(Antara) - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu memetakan potensi sumber daya aparatur sipil negara yang akan ditempatkan di berbagai bidang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kualitas kinerja.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Arna Mareta mengatakan bahwa pemetaan potensi aparatur sipil negara (ASN) tersebut dimulai dari eselon IV.

"Kami memetakan jabatan sesuai dengan potensi, latar belakang pendidikan dan kinerja dengan tujuan membenahi kinerja ASN," kata Arna di Bengkulu, Kamis.

Ia mengatakan bahwa pemetaan tersebut untuk membenahi kualitas ASN yang secara otomatis mempengaruhi kinerja pemerintahan dalam melayani masyarakat.

Pemetaan yang dilakukan sesuai jenjang karir dan latar belakang pendidikan tersebut untuk menghindari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di bidang kepegawaian.

Hal itu menurut dia berkaitan dengan laporan Ombudsman Bengkulu tentang sengketa administrasi pada 2015 yang didominasi bidang kepegawaian.

"Pembenahan menyeluruh dimulai dari sistem perekrutan yang bersih dan jenjang karir juga harus transparan sehingga kita memiliki aparatur yang benar-benar berkualitas," ujarnya.

Sebelumnya Kepala Ombudsman Perwakilan Bengkulu, Herdi Puryanto mengatakan bahwa dari 126 pengaduan atau laporan yang masuk ke Ombudsman, sengketa administrasi di kepegawaian menjadi yang tertinggi dengan 21 laporan.

Jenis pengaduan dari bidang kepegawaian antara lain persoalan mutasi, kenaikan pangkat, diskriminasi di lingkungan kantor hingga masalah honorer.

"Proses mutasi yang tidak transparan atau diduga tidak sesuai prosedur sering kali dilaporkan, sampai masalah honorer," kata Herdi.

Secara umum kata dia, pada 2015 kelompok instansi terlapor yang menempati urutan teratas adalah pemerintah daerah mencapai 44 persen, BUMN/BUMD sebesar 14 persen, Polri sebesar 10 persen, Sekolah Negeri sebesar 6 persen, Badan Pertanahan Nasional 5 persen.***2***