"Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah menjalin kerja sama strategis dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sejak dua bulan terakhir," kata Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Bengkulu, Selasa.
Menurut dia, kerja sama difokuskan untuk memberikan peluang kerja ke luar negeri bagi lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi di Bengkulu melalui jalur resmi yang dikelola oleh pemerintah.
Inisiatif tersebut tentu tidak hanya membuka akses ke pasar kerja global, tetapi juga menjamin keamanan dan kesejahteraan para pekerja migran.
Sebagai langkah konkret dari kerja sama ini, BP2MI pun secara resmi membuka kantor perwakilan di Bengkulu mulai 1 September 2024.
Langkah konkret juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan pemerintah kabupaten kota untuk memperkuat komitmen dalam mendukung peluang kerja ke luar negeri bagi masyarakat.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, adanya sekretariat BP2MI di Bengkulu merupakan bentuk komitmen Pemprov Bengkulu kepada masyarakat yang berkeinginan bekerja ke luar negeri, bisa melalui sistem yang disiapkan pemerintah pusat. Sehingga lanjut dia masyarakat tidak perlu keluar Provinsi Bengkulu untuk jalur pengiriman dan sebagainya, termasuk informasi.
"Jadi silahkan anak-anak muda Bengkulu lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi untuk memanfaatkan peluang ini. Kerja sama dengan BP2MI ini juga dengan persiapan terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk bekerja ke luar negeri, seperti persiapan kemampuan bahasa," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BP2MI Rinardi mengatakan untuk memberikan informasi terkait bekerja ke luar negeri BP2MI telah menyiapkan LTSA (layanan terpadu satu atap).
"Alhamdulillah Pak Gubernur Bengkulu memfasilitasi kami LTSA tersebut sebagai cikal bakal kantor BP2MI Bengkulu yang baru nanti," ucapnya.
Rinardi berharap dengan disiapkan fasilitas LTSA BP2MI di Bengkulu animo masyarakat Bengkulu untuk bekerja ke luar negeri menjadi tinggi. Seperti di Jerman, menurutnya dengan berbekal kompetensi yang dibutuhkan, maka pekerja migran mendapatkan penghasilan yang tinggi dan pendidikan secara gratis.
"Seperti perawat kalau di Jerman mereka bisa terima gaji Rp60 juta per bulan. Tapi tentunya mereka harus dididik bahasa dulu dan kemudian kompetensinya harus nyambung," ujarnya.
