KPU Rejang Lebong siapkan pelayanan warga pindah lokasi memilih

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, saat ini tengah menyiapkan pelayanan pindah lokasi memilih pada Pilkada serentak Tahun 2024 mendatang untuk warga di daerah itu.

Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Rejang Lebong Muhammad Anas Kholiq di Rejang Lebong, Selasa, mengatakan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)  Pilkada Kabupaten Rejang Lebong sudah ditetapkan pada 20 September 2024 sebanyak 208.094 orang, terdiri dari pemilih laki-laki 105.053 orang dan pemilih perempuan 103.041 orang.

"Kita sudah membuka posko DPTb untuk sembilan kategori sampai dengan H-30 yaitu pada tanggal 28 Oktober, sedangkan untuk pengurusan DPTb empat kategori sampai dengan H-7 pada tanggal 20 November," kata dia.

Dia menjelaskan, pengurusan DPTb sembilan kategori di antaranya karena bertugas di tempat lain, rawat inap/mendampingi pasien rawat inap. tertimpa bencana, menjadi tahanan rutan atau lapas/menjadi terpidana.

Selanjutnya penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau panti rehabilitasi, bekerja di luar domisili, menjalani tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi, serta pindah domisili.

Sedangkan untuk pengurusan DPTb hingga tujuh hari sebelum pemilihan antara lain karena bertugas di tempat lain, menjalani rawat inap (sakit), tertimpa bencana, dan menjadi tahanan rutan atau lapas.

Menurut dia, untuk warga yang mengurus DPTb ini tidak berlaku bagi yang akan mengurus pindah memilih lintas provinsi atau antar provinsi. Semua fitur pengurusannya akan terkunci, kecuali pemilih pindah domisili. 

"Pindah domisili ini adalah orang yang berpindah dengan mengupgrade KTP nya, sesuai dengan alamat KTP sekarang sehingga bisa dilayani DPTb pindah domisili," kata dia.

Untuk melayani masyarakat daerah itu yang akan mengurus pindah memilih KPU Rejang Lebong sendiri sudah melakukan bimbingan teknis kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) dari 15 kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong, serta pengenalan tahap awal sistem informasi rekapitulasi pemilu atau Sirekap.