Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, saat ini tengah menyiapkan anggaran untuk pembayaran iuran kepesertaan program BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu di daerah itu dalam APBD tahun 2025 sebesar Rp22 miliar.
"Kalau dari segi penganggaran kita sudah optimal, di mana pada tahun 2024 ini disiapkan Rp24 miliar dan untuk tahun depan yang sudah kita masukkan dalam APBD tahun 2025 sebesar Rp22 miliar," kata Sekda Kabupaten Rejang Lebong Yusran Fauzi usai memimpin rapat bersama BPJS Kesehatan Cabang Curup di Pemkab Rejang Lebong, Kamis.
Dia menjelaskan, iuran kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) warga tidak mampu yang dianggarkan pemkab setempat masuk dalam program Jamkesda yang sudah terintegrasi BPJS Kesehatan.
Penyiapan anggaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut, kata dia, dianggarkan untuk satu tahun berjalan, di mana pesertanya adalah warga tidak mampu sehingga dapat menikmati program berobat gratis.
"Untuk peralihan dari peserta mandiri yang tidak mampu, tinggal dilaporkan ke BPJS Kesehatan melalui Dinas Kesehatan, dan ini harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria agar anggarannya tidak semakin membengkak," ucapnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Curup Eka Natalina Setiani menjelaskan rapat yang diselenggarakan pihaknya dengan Pemkab Rejang Lebong itu merupakan agenda rutin yang dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan utama semester II, dengan bahasan terkait dengan perkembangan program JKN termasuk juga cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di wilayah itu.
Menurut dia, jumlah kepesertaan JKN di Kabupaten Rejang Lebong hingga 1 Oktober 2024 mencapai 281.748 jiwa atau 98,09 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Rejang Lebong semester I tahun 2024 sebanyak 287.284 jiwa.
"Pemda tetap mendukung pelaksanaan JKN di Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk dukungan anggaran kepesertaan JKN. Selain itu juga dukungan pemda untuk program BPJS Kesehatan yang tujuannya optimalisasi program JKN bisa berjalan dengan baik," katanya.
Dalam rapat bersama itu pihaknya, selain meminta dukungan penganggaran iuran kepesertaan warga tidak mampu, juga meminta dukungan dari Pemkab Rejang Lebong untuk meningkatkan kesadaran peserta karena masih banyak warga yang mendaftar mandiri menunggak iuran BPJS Kesehatan.
"Kalau ada peserta mandiri yang menunggak iuran, kemudian beralih didaftarkan menjadi peserta yang dibiayai pemda tentu ini akan berat jika semuanya menjadi tanggungan pemda," ujarnya.
Sebelumnya Pemkab Rejang Lebong dalam penyusunan APBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2024 menyiapkan anggaran mencapai Rp24 miliar untuk membiayai iuran kepesertaan program Jamkesda yang terintegrasi BPJS Kesehatan dengan jumlah lebih dari 42.000 jiwa.*
