"Langkah penegakan hukum oleh Polda Kalsel luar biasa tepat, bayangkan jika pupuk ilegal tanpa izin dari Kementerian Pertanian ini beredar luas dalam jangka panjang," kata Syamsir di Banjarbaru, Rabu.
Menurut dia, kerugian 463.299 rumah tangga usaha pertanian (berdasarkan Sensus Pertanian 2023 oleh BPS Kalsel) dari penggunaan pupuk ilegal dengan kandungan tidak diketahui itu sangatlah besar.
Misalnya mengandung bahan berbahaya bagi tanaman dapat menyebabkan tanaman tumbuh tidak maksimal dan tanah menjadi haus atau kering.
Bahkan penggunaan pupuk yang direkomendasikan pemerintah pada lahan yang telah diberikan pupuk ilegal bakal tidak mempan lagi memperbaikinya.
"Jadi kerugian petani sangat besar dan berkepanjangan akhirnya," jelas Syamsir yang juga Penjabat (Pj) Bupati Tanah Laut itu.
Ditegaskan dia, temuan 13.500 sak pupuk organik phosphat ilegal di sebuah gudang di Jalan Tambak Tarap, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru oleh polisi sudah menguak fakta ancaman diperjualbelikannya pupuk tanpa izin sangat rentan terjadi.
Dia mengingatkan petani agar lebih berhati-hati dalam membeli pupuk dengan mengecek asal-usul dan izin yang tertera di kemasan.
"Silakan bertanya ke dinas terkait jika ragu, karena bisnis pupuk yang digerebek Polda ini saya pastikan tidak ada pemberitahuan juga ke dinas oleh pelaku usahanya," tegasnya.
Sebelumnya tim Subdit I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan dipimpin langsung sang Direktur Kombes Pol M Gafur Aditya Siregar menggerebek sebuah gudang memperjualbelikan pupuk tanpa izin dan tidak terdaftar di Kementan.
Saat diperiksa, ada 13.500 sak pupuk isi 50 kilogram merek Gajah Hitam Sakti produksi PT. Satria Gunung Sakti, Jawa Timur.
Pengakuan pemiliknya bernama Nurhamid, pupuk dibeli sejak Agustus 2024 dan sekitar 75 ton sudah diperdagangkan ke petani di wilayah Binuang, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tanah Laut hingga ke wilayah Kalimantan Tengah yang mayoritas untuk kebutuhan kebun kelapa sawit, padi dan palawija.
Pelaku usaha masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik dengan persangkaan Pasal 122 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
Kapolda Kalsel Irjen Pol Winarto mengatakan penegakan hukum ini menjadi wujud nyata mendukung visi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 8 misi yang disebut Astacita.
Jenderal bintang dua ini menyebut Astacita dengan program utama 100 hari Presiden Prabowo diimplementasikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dengan menginstruksikan seluruh jajaran mengawal barang ekspor impor ataupun barang lokal yang tidak sesuai dengan aturan guna mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.
