Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menilai bahwa kunci kemandirian pangan terletak di desa, yang memegang peranan strategis sebagai ujung tombak penghasil pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.
"Kami percaya bahwa kunci kemandirian pangan nasional itu berada di desa. Oleh karena itu, dalam menguatkan swasembada pangan, kami mendukung sepenuhnya inisiatif dari semua pihak yang mendorong produktivitas dan kemandirian pangan," kata Arief saat menghadiri Peringatan Hari Desa dan Festival Bangun Desa Bangun Negeri di Desa Cisaat, Subang, Jawa Barat sebagaimana keterangan di Jakarta, Rabu.
Dia menyampaikan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menaruh aspek ketahanan pangan sebagai prioritas utama penunjang perwujudan swasembada pangan.
"Guna mendukung itu, Bapanas turut berkomitmen untuk mendukung terwujudnya visi swasembada pangan tersebut. Salah satunya melalui penguatan desa sebagai basis utama kemandirian pangan," ujarnya.
Sebagaimana arahan Presiden Prabowo, lanjut Arief, swasembada pangan perlu didorong dari tingkat desa, misalnya dengan pengembangan lumbung pangan. Sebagai ujung tombak penghasil pangan, desa memegang peranan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Menurutnya, swasembada pun dapat dimulai dari tingkat desa yang mampu menunjang ketahanan pangan secara nasional.
"Ini penting supaya cadangan pangan masyarakat desa selalu ada, sehingga hasil panen petani pun selalu terserap," ujarnya.
Berkaitan dengan itu, Bapanas telah memetakan untuk pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Berdasarkan survei klasifikasi LPM yang dilakukan sampai November 2024, total LPM yang aktif di seluruh Indonesia ada sebanyak 1.751 yang tersebar pada 34 provinsi.
LPM terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur dengan 337 LPM. Sedangkan provinsi terbanyak kedua yakni Jawa Barat dengan 189 LPM.
"Sementara petani yang ada di Kabupaten Subang telah memiliki program kerja sama 'Mitra Tani' bersama Perum Bulog dengan total luasan mencapai 100 hektare," ucapnya.
Dia menerangkan, LPM merupakan tempat penyimpanan hasil produksi petani yang dikombinasikan dengan fasilitasi alat dan mesin pengolahan. Ini dibangun untuk memperkuat Cadangan Pangan Masyarakat (CPM) sebagai bagian dari Cadangan Pangan Nasional.
Arief menuturkan bahwa dengan adanya CPM dapat membantu antisipasi tatkala terjadi paceklik, fluktuasi harga, dan bencana.
Selain LPM, lanjut Arief, pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal di desa juga akan digalakkan. Ini karena pangan lokal termasuk penting dan strategis.
"Kita akan dorong sepenuhnya pemanfaatan pangan lokal sebagai strategi jangka panjang dalam mendukung swasembada pangan. Ini telah sesuai amanat dalam Perpres 81 Tahun 2024," terang Arief.
Arief menyatakan bahwa LPM juga menjadi salah satu fokus dalam arahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara mendorong pengembangan lumbung pangan nasional hingga dapat menyentuh ke tingkat desa.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan semangat Presiden Prabowo dalam mewujudkan swasembada pangan.
"Ini baru tiga bulan, (tapi) kita sudah putuskan tidak impor beras. Bapak Presiden bilang semangat dulu, kerja keras dulu, usaha dulu. Jangan sedikit-sedikit impor," kata Zulhas.
Zulhas menegaskan pentingnya mengawal program swasembada pangan agar terlaksana segera, hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo demi terwujudnya ketahanan pangan nasional.
"Presiden cintanya kepada rakyat luar biasa. Jangan kita sia-siakan, walaupun 1 detik untuk terus berjuang bersama-sama menuju swasembada pangan, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju," tambah Zulhas.
