Palu (ANTARA) - Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III Badan Gizi Nasional Rudi Setiawan menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur yang ketat di dapur pelayanan gizi program Makan Bergizi Gratis agar kasus keracunan tidak kembali terjadi.
“Kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali. Mulai dari proses pemasakan, pemilihan bahan baku, hingga distribusi makanan, semuanya harus sesuai prosedur dan diawasi dengan ketat,” katanya dalam keterangannya di Palu, Senin.
Ia juga mengingatkan agar dapur-dapur penyedia makanan bergizi harus dilengkapi water heater, peralatan higienis, serta petugas yang bekerja sesuai standar.
Menurut dia, pemerintah melalui BGN juga akan terus memberikan dukungan anggaran dan perlindungan kerja, termasuk jaminan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh relawan dan tenaga dapur.
“Jangan ada bahan makanan kadaluarsa, jangan ada yang membawa pulang makanan. Ini semua untuk kebaikan bersama," ujarnya.
Ia mengatakan kunjungan pihaknya ke Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah untuk fokus pada penanganan kasus dan pemulihan pasien pascainsiden keamanan pangan terkait program MBG di daerah ini.
Rudi menjelaskan selain melakukan pemantauan dan pengawasan, pihaknya juga turun langsung jika terjadi kejadian luar biasa (KLB) di daerah.
BGN juga sedang melakukan investigasi bersama pihak kepolisian terhadap operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait insiden keamanan pangan di Banggai Kepulauan.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai oknum yang mengatasnamakan BGN atau yayasan tertentu yang meminta dana untuk kemitraan program.
“Dapur program MBG tidak dipungut biaya sepeser pun dan jika ada pungutan akan diproses pihak kepolisian,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menekankan tata kelola dapur program harus mendapat pengawasan agar kasus kejadian tersebut tidak terulang kembali.
Menurut dia, siswa yang terdampak keracunan makanan bukan disebabkan karena program tersebut keliru, tetapi karena tata kelola dapur.
"Ke depannya harus benar-benar mendapat perhatian dan pengawasan yang tepat sehingga apa yang terjadi di tempat ini tidak terulang lagi,” katanya
Ia menjelaskan program MBG merupakan kebijakan pemerintah pusat yang didukung seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten untuk meningkatkan sumber daya manusia, menurunkan stunting dan gizi buruk, serta memperbaiki kesehatan dan kecerdasan anak.
Oleh karena itu, ia berharap pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting agar tujuan mulia program MBG benar-benar dirasakan masyarakat Banggai Kepulauan.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf secara pribadi maupun atas nama pemerintah daerah kepada masyarakat terkait insiden keracunan makanan bergizi gratis tersebut.
Rusli melaporkan lebih dari 200 pasien terdampak sudah kembali ke rumah dan dinyatakan sehat. Sementara beberapa lainnya masih dirawat namun dalam kondisi stabil dan tinggal menunggu waktu untuk pulang.
“Ada beberapa yang sedang dirawat tapi alhamdulillah kondisinya tidak ada yang kritis, semuanya tinggal menunggu waktu untuk kembali ke rumah,” ujarnya.
Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan, kata dia, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjamin keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak penerima manfaat program MBG.
